.webp)
Bupati Sekadau, Aron memberi dukungan pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar bisa mengajukan calon presiden dalam Pilpres. Menurutnya, DPD RI memiliki legitimasi kuat lantaran memiliki massa pendukung yang lebih besar ketimbang DPR RI.
"Meskipun tidak berpartai, DPD RI memiliki legitimasi yang kuat. Sebab, untuk menjadi anggota DPD RI itu ada yang sampai harus meraih jutaan suara baru bisa terpilih," kata Aron dalam keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).
Dalam sambutannya di Kerajaan Kusuma Negara Sekadau, Kalimantan Barat, Aron menilai dengan legitimasi yang kuat itu, sudah saatnya DPD RI diberi kesempatan untuk mengajukan capres-cawapres pada Pemilu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya melihat secara legitimasi DPD RI ini kuat luar biasa. Dan saya berharap ke depan, dari kelompok DPD RI ini bisa mencalonkan menjadi Presiden," tuturnya.
Aron menegaskan apa yang disampaikannya bukan tanpa alasan. Ia mengatakan, sebagai warga negara, dirinya melihat DPD RI memiliki hak yang sama untuk ikut andil dalam proses demokrasi di Indonesia.
"Semua warga negara punya hak untuk ikut andil dalam proses berdemokrasi di Indonesia. Semua harus setara. Kalau sekarang ini seolah-olah ditentukan persentasenya. Kami berharap DPD RI bisa ikut andil dalam proses demokrasi mencalonkan Presiden di negeri ini," ujar Aron.
Dalam kesempatan ini, Aron juga memaparkan sejumlah persoalan yang dialami Kabupaten Sekadau kepada Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Ia berharap dengan kehadiran langsung LaNyalla, problematika yang dihadapi daerah yang dipimpinnya dapat dicarikan jalan keluarnya.
Sementara itu, LaNyalla menegaskan komitmennya untuk ikut membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Sekadau. Termasuk hal yang disampaikan oleh Raja Raja Kusuma Negara Sekadau Pangeran Agung Sri Negara II Gusti Muhammad Effendi.
Senator asal Jawa Timur itu mengaku akan berupaya sekuat tenaga memperjuangkan aspirasi yang disampaikan di tingkat nasional.
"Aspirasi dari bupati dan Adinda Gusti akan saya coba berusaha semaksimal mungkin membantu mencarikan solusinya. Hanya yang perlu diketahui, sekalipun legitimasi kami (DPD RI) lebih kuat dari DPR, tetapi kewenangan kami sangat terbatas. Tugas kami hanya mengawasi dan menerima aspirasi," pungkasnya.
(prf/ega)
