.webp)
DPR RI segera membahas RUU Jabatan Hakim setelah masa reses berakhir. RUU Jabatan Hakim disebut bersifat mendesak.
"Dalam waktu dekat ini, DPR akan segera membahas RUU Jabatan Hakim. RUU Jabtan Hakim mendesak untuk segera dibahas," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa dalam keterangannya, Jumat (29/10/2021).
Desmond memerinci maksud RUU Jabatan Hakim mendesak. Desmond mengungkit pengaturan jabatan hakim yang masih tersebar hingga soal kekosongan hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena pengaturan mengenai jabatan hakim masih tersebar, bersifat parsial, dan masih terdapat kekosongan hukum, sehingga perlu diatur ketentuan mengenai jabatan hakim dalam suatu undang-undang," ujar Desmond.
Desmond menyebut undang-undang soal kejaksaan-kepolisian sudah lama. Dia menyebut alasan ini membuat RUU Jabatan Hakim penting untuk segera dibahas.
"UU yang mengatur kejaksaan, kepolisian bahkan advokat sudah lama ada, menjadi wajar kalau kita memerlukan UU Jabatan Hakim. Sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu menjaga integritas, kemandirian, dan profesionalitas serta adanya dijamin keamanan dan kesejahteraan, sehingga dapat diwujudkan penegakan hukum dan keadilan secara optimal," kata Desmond.
DPR RI punya target perampungan RUU Jabatan Hakim. "Diharapkan pembahasan RUU Jabatan Hakim ini bisa selesai paling tidak dalam dua kali masa sidang, sehingga memasuki tahun 2022 kita sudah punya UU Jabatan Hakim," ujar politikus Partai Gerindra itu.
(gbr/tor)
