RUU soal Minuman Beralkohol Ganti Nama, 'Larangan' Berubah Jadi 'Pengaturan'

Eva Safitri - detikNews
Jumat, 15 Jan 2021 19:07 WIB
minuman keras alkohol mabuk. Rachman Haryanto /ilustrasi/detikfoto
Ilustrasi minuman beralkohol (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2021. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan semua fraksi sepakat dengan catatan akan mengubah nama.

"Ya karena itu usulan. Memang catatannya adalah semua rata-rata fraksi, termasuk fraksi yang mengusulkan, itu mungkin akan bersepakat akan ada perubahan judul," kata Supratman kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/1/2021).

Supratman mengatakan RUU ini nantinya tidak akan melarang minum minuman beralkohol, melainkan lebih pada pengaturan distribusi dan penjualannya.

"Jadi soal minol ini kan bukan soal, kalau pelarangan, itu agak mungkin agak berat ya. Tapi kalau menyangkut soal pengaturan, distribusinya, penjualannya, saya rasa itu. Bahkan seluruh negara pun mengatur itu. Ya kita kan agak lebih soft, anak-anak pun boleh membeli, tapi itu harus diatur," ujarnya.

Dengan begitu, RUU Larangan Minuman Beralkohol ini akan berganti nama menjadi RUU Pengaturan Minuman Beralkohol. Tapi, menurutnya, perubahan itu tidak bisa langsung dilakukan, melainkan menunggu tahap harmonisasi.

"Sehingga ke depannya catatan-catatan yang diberikan oleh fraksi-fraksi kemungkinan judulnya akan berganti menjadi pengaturan minuman beralkohol. Tetapi kan belum bisa kita lakukan sekarang, karena draf dan judulnya masih itu. Nah, tidak berharap nanti pada saat harmonisasi, kita bersepakat untuk mengubah judul," tuturnya.

Sebelumnya, Baleg DPR telah mengesahkan 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2021 dalam rapat yang digelar bersama Menkum HAM Yasonna Laoly, Kamis (14/1) malam.

Terjadi perubahan dalam RUU Prolegnas ini, yang semula diusulkan 38 kini menjadi 33. Perubahan lainnya, ada 4 RUU yang dikeluarkan dari usulan awal, di antaranya RUU jabatan hakim, RUU Bank Indonesia, RUU HIP, RUU Ketahanan Keluarga. Tapi ada satu RUU yang masuk, yakni RUU BPIP.

Tonton video 'Baleg DPR : RUU BPIP Hanya Atur Sistem Kelembagaan':

[Gambas:Video 20detik]



(eva/imk)