Cegah Klaster COVID-19, Pemprov Larang ASN Cuti Natal dan Tahun Baru 2021!

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 29 Okt 2021 15:56 WIB
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Wilda/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta melarang aparatur sipil negara (ASN) mengambil cuti saat Natal dan tahun baru 2022. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan larangan itu sesuai dengan edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

"ASN dilarang cuti sesuai SE MenPAN-RB nomor 13 tahun 2021," kata Riza kepada wartawan, Jumat (29/10/2021).

Riza berujar, dalam surat edaran itu, pemerintah pusat menginstruksikan agar ASN tidak bepergian maupun cuti selama hari libur nasional tahun 2021. Selain itu, dia mengatakan instruksi ini selaras dengan keputusan pemerintah yang menghapus libur Natal pada 24 Desember 2021.

"Pemerintah menetapkan keputusan terkait penghapusan cuti bersama sejak 24 Desember 2021 atau menjelang hari Natal dan tahun baru," ujarnya.

Riza berharap, melalui larangan ini, Pemprov DKI dapat mengendalikan kasus COVID-19 dan mengantisipasi lonjakan kasus di masa liburan.

"Jadi ini memang demi kebaikan bersama supaya tidak terjadi klaster baru COVID, karena mudik libur panjang," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah resmi menghapus cuti natal dan tahun baru. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan bahwa kebijakan penghapusan cuti Natal dan tahun baru dilakukan untuk membatasi mobilisasi atau pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, bersama Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan Dirlantas seluruh Indonesia, Dishub seluruh Indonesia, Satgas COVID-19, beserta stakeholder terkait, yang diselenggarakan secara daring dan luring, pada Selasa (26/10/2021).

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai dari tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut membutuhkan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat,. Oleh sebab itu, perlu dilakukan bersama oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan juga media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Tidak pulang kampung, atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," tambahnya.

(taa/yld)