Tolak Tambang Emas di Sangihe, Massa Geruduk Kantor Gubernur Sulut

Trisno Mais - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 15:51 WIB
Demo tolak tambang emas di Sangihe di depan Kantor Gubernur Sulut
Demo tolak tambang emas di Sangihe di depan Kantor Gubernur Sulut. (Trisno Mais/detikcom)
Manado -

Massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Tolak PT TMS mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Mereka menolak kehadiran tambang emas di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pantauan detikcom, Kamis (28/10/2021), ratusan massa berjalan kaki menuju kantor Gubernur Sulut. Massa kemudian melakukan orasi saat tiba di kantor Gubernur Sulut.

Awalnya, di depan gerbang kantor tersebut sempat terjadi adu mulut antara petugas keamanan dan massa aksi. Namun, akhirnya masa aksi diizinkan masuk untuk melakukan orasi di depan kantor Gubernur.

Sementara itu, Abner Patras, salah satu orator, mengatakan pihaknya menolak kehadiran PT Tambang Mas Sangihe mengeksploitasi pulau Sangihe. Dia mendesak PT TMS angkat kaki dari Pulau Sangihe

"Kami sangat cinta pulau Sangihe. Kami tidak mau Sangihe itu rusak. Itu adalah kebanggaan kami orang-orang Sanger yang ada di Sulawesi Utara," teriak Abner, di depan kantor Gubernur Sulut, Kamis (28/10/2021).

Abner mendesak pemerintah melihat persoalan warga Sangihe. Menurutnya, ada banyak rakyat yang hidup di Sangihe.

"Tolong dengar kata-kata kami. Selamatkan banyak jiwa yang ad di sana. Banyak anak, banyak perempuan di sana," cetusnya.

Mereka mendesak Gubernur Sulawesi Utara memecat secara tidak hormat dan memproses secara hukum Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Sulut. Sebab, mereka dinilai tidak melibatkan masyarakat dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan izin lingkungan PT TMS.

"Jangan biarkan rusak. Tolong kalian yang punya kewenangan di sini. Kami sebagai rakyatmu. Kami ini bos yang mengaji engkau," tutur dia.

Tak hanya itu, Abner meminta pemerintah segera mencabut izin pertambangan karena cacat hukum.

"Menuntut Gubernur untuk mencabut izin lingkungan PT TMS karena cacat hukum. Menuntut Presiden Republik Indonesia untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT TMS," tegas dia.

Simak 9 tuntutan massa pada halaman berikut.