2 Pejabat Pemprov DKI Jadi Saksi di Sidang Eks Dirut Sarana Jaya Hari Ini

Zunita Putri - detikNews
Kamis, 28 Okt 2021 09:07 WIB
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menghentikan sementara aktivitas persidangan terhitung sejak hari ini hingga 24 Juni 2021.
Pengadilan Tipikor (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Jaksa KPK kembali melanjutkan sidang kasus korupsi terkait lahan Munjul, Jakarta Timur. Sejumlah pejabat Pemprov DKI hari ini akan diperiksa sebagai saksi di sidang mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles.

"Saksi-saksi Terdakwa Yoory untuk tanggal 28 Oktober 2021 ada tiga orang saksi," kata jaksa KPK Takdir Suhan kepada wartawan, Kamis (28/10/2021).

Sidang akan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, pukul 11.00 WIB. Ketiga saksi itu adalah:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, Edi Sumantri
2. Wakil Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati
3. Mantan Kepala Badan Pengelola BUMD Provinsi DKI Jakarta, Faisal Syafruddin.

Dalam sidang ini, Yoory Corneles didakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan negara Rp 152 miliar. Jaksa menyebut Yoory melakukan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur.

"Terdakwa Yoory Corneles bersama-sama Anja Runtuwene, Tommy Adrian, Rudy Hartono Iskandar, dan korporasi PT Adonara Propertindo telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yaitu Anja Runtuwene dan Rudy Hartono Iskandar selaku pemilik (beneficial owner) korporasi PT Adonara Propertindo sebesar Rp 152.565.440.000 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 152.565.440.000," kata jaksa KPK Takdir Suhan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Kamis (14/10).

Atas dasar itu, Yoory Corneles didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lihat Video: Kasus Lahan DKI, Eks Dirut Sarana Jaya Didakwa Rugikan Negara Rp 152 M

[Gambas:Video 20detik]



(zap/mae)