PKS Setuju Cuti Nataru Dihapus: Waspada Gelombang 3 COVID-19

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Netty Prasetiyani. — Netty Prasetiyani (dok: dpr.go.id)

Jakarta -

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mendukung penghapusan cuti bersama Natal dan tahun baru 2021. Menurutnya, pengendalian virus Corona (COVID-19) perlu ditingkatkan saat tahun baru.

"Penghapusan cuti Natal dan tahun baru ini tepat untuk mengendalikan kasus COVID-19 di Tanah Air karena biasanya mobilisasi atau pergerakan orang akan lebih masif menjelang libur akhir tahun," kata Netty saat dihubungi, Rabu (27/10/2021).

"Kita harus belajar dari pengalaman, di mana kita pernah panen kasus setelah libur Lebaran tahun 2021 ini. Bahkan saat itu fasilitas kesehatan kita juga tidak bisa menampung, yang berujung pada terjadinya penumpukan pasien," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Netty memang mengakui kasus COVID-19 di Indonesia telah menurun. Namun dia mewanti-wanti pemerintah soal gelombang ketiga.

"Meskipun saat ini kasus kita melandai, kita juga masih dihantui gelombang ketiga, yang berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia," katanya.

Karena itu, sekadar pengumuman penghapusan cuti bersama saja tidaklah cukup. Perlu kebijakan-kebijakan lainnya yang mengatur soal mobilitas masyarakat.

"Saya mendorong kebijakan ini harus segera disosialisasikan secara masif. Selain itu, harus dikuatkan dengan aturan yang lain, seperti pelarangan mudik dan sebagainya," katanya.

Lihat Video: Cuti Nataru Dihapus, Pemerintah 'Hadang' 19 Juta Orang Mudik

[Gambas:Video 20detik]

Sebelumnya, pemerintah memberi imbauan melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir menjelaskan kebijakan penghapusan cuti Natal dan tahun baru dilakukan untuk membatasi mobilisasi atau pergerakan orang yang lebih masif menjelang libur akhir tahun.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi Persiapan Angkutan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 bersama Menhub Budi Karya Sumadi, perwakilan dirlantas seluruh Indonesia, dishub seluruh Indonesia, Satgas COVID-19, beserta stakeholder terkait, yang diselenggarakan secara daring dan luring pada Selasa (26/10/2021).

"Kita upayakan menekan sedikit mungkin yang akan bepergian. Dan ini sudah diberi pagar-pagar pembatasan. Mulai tidak adanya libur cuti bersama. Kemudian pelarangan mereka untuk mengambil cuti akan kita lakukan," tuturnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut membutuhkan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat,. Oleh sebab itu, perlu dilakukan bersama oleh pihak kepolisian, dinas perhubungan, dan media massa. Ini perlu dilakukan agar masyarakat lebih memaklumi keadaan yang ada dan tidak nekat melanggar.

"Saya mohon nanti ada kampanye besar-besaran untuk mengimbau masyarakat agar tidak bepergian. Tidak pulang kampung atau berpergian atas tujuan-tujuan yang tidak primer," tambahnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya