Catut Nama Pejabat, Perempuan Ngaku Sespri Sekda Dipolisikan Kemensos

Yogi Ernes - detikNews
Rabu, 27 Okt 2021 12:19 WIB
Jakarta -

Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan seorang perempuan berinisial M ke Polda Metro Jaya. Laporan itu terkait aksi tindakan pencatutan dan pencemaran nama baik yang dilakukan M.

Plt Kepala Biro Hukum Kemensos Evy Flamboyan mengatakan terlapor M telah melakukan aksi pencatutan nama Kepala Biro Umum Kemensos, Wiwiek Widiyanti. Dalam aksinya, M mengaku bisa mengatur proyek pengadaan barang dan jasa Kemensos.

"Kita melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik terhadap Ibu Kepala Biro (Umum) terhadap oknum inisial M yang mengaku mendapatkan mandat dari Kepala Biro Umum untuk mencari pemenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa dengan Kemensos," kata Evy di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Kasus ini berawal saat terlapor M menghubungi seorang saksi pria berinisial R. Kala itu M mengaku sebagai utusan dari Kepala Biro Umum Kemensos.

M kemudian mengaku bisa memenangkan pihak R dalam proses pengadaan barang dan jasa asal membayar sejumlah uang.

"M mengaku sebagai utusan B Wiwiek, jadi tangan kanan Bu Wiwiek. Kemudian menawarkan kepada saksi bahwa ada proyek di Kemensos dan meminta untuk memberikan fee sejumlah tertentu," terang Evy.

Saksi R kemudian menghubungi langsung pihak Kemensos perihal aksi terlapor M. Kepala Biro Umum Kemensos memastikan tidak pernah mengenal dan meminta M melakukan transaksi seperti yang disampaikan terlapor.

Lebih lanjut Evy mengatakan, selain mengaku memiliki akses kepada pejabat Kemensos, terlapor M disebut sebagai sekretaris pribadi seorang pejabat di instansi pemerintah daerah.

"M mengaku sebagai sekretaris pribadi (sespri) sekretaris daerah di salah instansi pemerintah," sebut Evy.

Pihak Kemensos kemudian melaporkan M ke Polda Metro Jaya. Terlapor dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik di Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE serta di Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan itu kini telah diterima di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/5344/X/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 27 Oktober 2021.

Evy menambahkan pihak Kemensos mengecam aksi pencatutan yang dilakukan oleh terlapor M. Dia memastikan Kemensos tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak ketiga perihal proyek pengadaan barang dan jasa.

"Jadi ini kami mengingatkan bahwa di Kemensos tidak ada katakanlah proyek pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikuasakan kepada pihak ketiga atau diperbantukan kepada pihak ketiga," pungkas Evy.

(ygs/dwia)