Menurut Al Araf, kebutuhan pemerintah untuk membangun kekuatan pertahanannya seharusnya ditujukan untuk penguatan alat utama sistem persenjataannya dan menjamin kesejahteraan prajuritnya.
"Sebagaimana diketahui, kekuatan alutsista kita saat ini masih jauh dari ideal, begitu pula kesejahteraan prajurit, belum terjamin sepenuhnya. Dalam konteks itu, sebaiknya pemerintah bisa lebih efektif dan efisien dalam memprioritaskan anggaran sektor pertahanan yang sangat terbatas itu untuk memperkuat alutsista dan meningkatkan kesejahteraan prajurit, ketimbang buru-buru membentuk komponen cadangan," tutur Al Araf.
Selain Al Araf, hadir ahli lain, yaitu Bhatara Ibnu Reza dan Aan Eko Widianto. Untuk Aan, ia menyoroti Polri yang dimasukkan ke Komponen Cadangan.
"Jadi, menempatkan anggota Polri sebagai komponen pendukung, sama halnya dengan warga terlatih, ini adalah sangat tidak tepat. Karena sebagaimana kita ketahui, di dalam penjelasan itu yang disebut rakyat terlatih atau warga terlatih yang di huruf b, warga terlatih, sedangkan Polri di huruf a, itu salah satunya adalah satpam, kemudian linmas, hansip, dan ormas, anggota ormas. Jadi, polisi disatukan dengan kelompok yang sebenarnya sangat tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai kekuatan utama," tutur Aan.
Dalam sidang itu, 9 hakim konstitusi tidak menanyakan atau menggali lebih dalam keterangan ahli.
"Sidang untuk berikutnya kita mendengar keterangan tiga ahli dulu, ya, saksi belakangan, dari Pemohon. Oleh karena itu, sidang ditunda hari Selasa, tanggal 23 November 2021, jam 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan tiga ahli dari Pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman.
(asp/mae)
