detik's Advocate

RUU Perlindungan Data Pribadi Molor, Warga BSD Siap Gugat DPR-Jokowi

Andi Saputra - detikNews
Senin, 25 Okt 2021 13:47 WIB
Jakarta -

DPR-Pemerintah belum juga mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi menjadi UU. Hal ini membuat seorang warga BSD, Rusdianto resah. Advokat yang sukses membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2020 itu akan mengajukan gugatan soal molornya RUU itu ke pengadilan.

Dampak belum disahkannya RUU Data Pribadi, maka nomor handphone masyarakat kini bisa beredar bebas dan dimiliki oleh orang-orang yang tidak dikehendaki pemilik nomor. Hal ini cukup membuat privasi seseorang menjadi terganggung, bahkan terancam.

"Akhir-akhir ini mulai menakutkan karena satu hari bisa 7 sampai 8 pesan dan lebih daripada 5 kali menelpon dengan berbagai macam penawaran yang beraneka ragam. Dari pinjaman online, penutupan kartu kredit, penawaran bisnis, penawaran judi online juga sekali dua kali," kata Rusdianto, Senin (25/10/2021).

Hal itu disampaikan Rusdianto dalam wawancara dengan detik's Advocate di Sapphire Sky Hotel & Conference, BSD, Tangerang beberapa waktu lalu. Menurut Rusdianto, bobolnya sistem data pribadi ini membuat banyak korban di masyarakat seperti aksi mafia pinjaman online ilegal. Oleh sebab itu, negara harus segera mengesahkan UU Data Pribadi.

Tapi faktanya, hingga kini RUU Data Pribadi tidak kunjung disahkan. Maka Rudsianto akan menggugat DPR dan Pemerintah ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) lewat model gugatan citizen lawsuit (CLS). UU Data Pribadi nantinya diharapkan bisa mencegah 'perampokan' lewat nomor Hp dan data pribadi.

"Tidak ada pilihan lain, kalau tidak ada jalan keluar," kata Rusdianto.

Gugatan citizen lawsuit pernah dilakukan saat DPR buntu dalam membahas UU SJSN. Akhirnya PN Jakpus mewajibkan DPR meneruskan UU itu hingga lahirlah UU BPJS.

"Langkah yang paling relevan adalah mengajukan citizen lawsuit, kita menganggap negara lalai. Sehingga mau tidak mau ini harus didesak untuk segera dikeluarkan," cetus Rusdianto.

Sebagaimana diketahui, RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) mencuat lagi terkait isu dugaan peretasan (hacking) hingga pencurian data belakangan kian marak. Selidik punya selidik, proses RUU ini terhenti karena menyangkut siapa yang berhak menjadi pengawas. Apakah di bawah Kominfo, Komisi Informasi, BSSN, atau membentuk lembaga baru.

Penasaran dengan 'ancaman' Rusdianto kepada DPR dan pemerintah? Simak wawancara selengkapnya dalam program detik's Advocate di tautan berikut ini:

(asp/aud)