Anies Baswedan Digugat ke PTUN Terkait Pemberlakuan PPKM

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 24 Okt 2021 11:32 WIB
Gubernur DKI Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi di kasus dugaan pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur. Anies sempat mengacungkan jempol sebelum diperiksa sebagai saksi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Andhika Prasetia/detikcom)

Untuk diketahui, pemberlakuan PPKM juga sedang digugat di PTUN Jakarta juga. Yaitu dilakukan oleh pedagang angkringan di Jakarta Barat, Muhammad Aslam.

Bedanya, Aslam menggugat Jokowi dan Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Hal itu terkait penunjukan Luhut sebagai Koordinator PPKM oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Mewajibkan Tergugat menghentikan pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau dengan istilah apa pun yang tidak sesuai dengan pembatasan kegiatan yang ditentukan dalam UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," kata kuasa hukum Muhammad Aslam, Viktor Santoso Tandiasa.

Menurut pedagang angkringan itu, dua tindakan Jokowi tersebut adalah bentuk perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige overheidsdaad) karena bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebab, kasus pandemi COVID-19 saat ini merupakan suatu kondisi yang secara unsur telah memenuhi semua yang diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

"Namun kenyataannya, upaya penanggulangan pandemi COVID-19 adalah upaya penanggulangan di luar dari apa yang telah diatur dan ditentukan oleh UU Kekarantinaan Kesehatan. Bahkan termasuk pelaksanaan pembatasan-pembatasan kegiatan masyarakat dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, yang telah dilakukan sejak 3 Juli 2021 hingga 9 Agustus 2021 dengan istilah PPKM darurat dan PPKM level 4, level 3, dan level 2," papar tim kuasa hukum.

Sidang Aslam vs Jokowi-Luhut masih berlangsung di PTUN Jakarta. Majelis hakim telah melayangkan surat tiga kali ke Luhut untuk menjawab tuntutan Aslam di pengadilan. Tapi Luhut memilih tidak mau hadir ke pengadilan untuk menjelaskan kepada masyarakat atas penunjukan dirinya sebagai koordinator PPKM.

Saksikan juga: Jejak Langkah dr. Boyke, Sang Edukator Seks Indonesia

[Gambas:Video 20detik]




(asp/aud)