Koalisi untuk Kebebasan Akademik mendukung Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menolak pengajuan gelar kehormatan doktor honoris causa (Dr HC) untuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir. Koalisi juga mengecam tindakan kampus yang memberikan ancaman terbuka kepada Aliansi Dosen UNJ.
"Mengecam segala tindakan yang menghalangi Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta dalam menyampaikan kritik terhadap rencana pemberian gelar doktor honoris causa," kata perwakilan Koalisi Masyarakat Dhia Al Uyun kepada wartawan, Minggu (24/10/2021).
Dhia menjelaskan ancaman terbuka itu disampaikan di Sarasehan 'Bedah Regulasi Pemberian Gelar Doktor Kehormatan', Aula Latief Hendraningrat, Kampus A UNJ, pada 21 Oktober 2021. Sarasehan ini digagas sebagai sarana dialog yang semestinya memposisikan para pihak secara imbang.
"Namun dalam forum tersebut, Aliansi Dosen Universitas Negeri Jakarta mengalami ancaman-ancaman secara terbuka atas perbedaan pemikirannya tentang pemberian gelar kehormatan," ujarnya.
Bahkan, kata Dhia, dalam sarasehan yang terbuka itu, tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang mewakili UNJ cenderung melanggar Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Yaitu dengan melakukan ancaman kekerasan yang menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
"Padahal, pemegang otoritas publik di kampus memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik," bebernya.
Oleh sebab itu, Koalisi Masyarakat mendorong Rektor UNJ meminta maaf secara resmi kepada Aliansi Dosen UNJ yang dinilai mengancam dan mengejek perwakilan Aliansi Dosen UNJ. Koalisi Masyarakat juga menolak rencana penghapusan larangan pejabat menerima gelar doktor honoris causa dalam Pedoman Penganugerahan Doktor Kehormatan UNJ.
"Karena tindakan tersebut mengurangi integritas kampus Universitas Negeri Jakarta dan menciptakan conflict of interests dalam lingkungan perguruan tinggi," Dhia menegaskan.
"Kami mendukung upaya penyampaian kritik terhadap kebijakan untuk membangun iklim akademik yang terbebas dari unsur-unsur feodalisme kampus. Mendorong Presiden untuk bertindak tegas dalam melindungi kebebasan akademik karena perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Sarasehan justru memperkuat upaya pembungkaman kebebasan akademik," sambung Dhia.
Simak berita lengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Pesan-pesan Pengamat Pendidikan Jelang PTM Level Kampus':
