Ketua DPD Desak Polisi Usut Tuntas Dugaan Kebocoran Data Bank Jatim

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 20:50 WIB
Ketua DPD LaNyalla
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta Bank Jatim bertanggung jawab atas kebocoran data nasabah yang diduga diperjualbelikan di forum hacker seharga 250 ribu USD atau sekitar Rp 3,5 miliar. Dia juga meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut karena dinilai merugikan masyarakat.

"Tentu Bank Jatim harus bertanggung jawab atas hal ini. Publik menunggu penjelasan mereka. Polisi pun harus bertindak cepat mengusut kasus ini hingga tuntas," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Diketahui, data nasabah Bank Jatim diduga bocor setelah dijajakan di situs Raidforums oleh akun @bl4ckt0r. Data yang ditawarkan berukuran cukup besar, yakni 378 GB. Isinya meliputi 259 database beserta informasi sensitif seperti data nasabah, data karyawan, data keuangan pribadi, dan masih banyak lagi.

Senator asal Jawa Timur itu menyebut peristiwa ini menunjukkan jika sistem perlindungan data yang ada sangat lemah. Sehingga mudah diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Saya kira perlu digital forensik dan penguatan sistem perlindungan agar peristiwa serupa ke depan tak terjadi lagi," tuturnya.

Menurut LaNyalla, kebocoran tersebut tak hanya berakhir pada penjualan data, namun juga bisa merembet ke berbagai kejahatan lainnya. Ia menyebut bukan tak mungkin kejahatan lainnya berbekal data para nasabah itu akan terjadi karena mereka telah memiliki data valid secara detail.

"Tentu hal ini sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan lain bisa saja timbul dan akan mengancam stabilitas keamanan masyarakat. Kasus jual beli data ini harus menjadi perhatian pemerintah dan segera dilakukan penanganan. Negara tidak boleh membiarkan kejahatan ini terus berlangsung," tegasnya.

Berkaca dari apa yang menimpa Bank Jatim, LaNyalla mendorong agar setiap lembaga memperkuat sistem keamanan digital dan SDM harus terus ditingkatkan.

"Penguasaan teknologi pada setiap sistem, baik sistem perbankan ataupun lainnya yang rawan keamanan harus menjadi fokus perhatian dan segera dilakukan penanganan oleh ahli IT," tandasnya.

LaNyalla juga mendesak agar pemerintah segera merampungkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar memiliki langkah konkret dalam melindungi data penting.

(akn/ega)