BPJS Kesehatan-UNHCR Bahas Jaminan Kesehatan bagi Pengungsi di RI

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 20:31 WIB
BPJS Kesehatan Bahas Jaminan Kesehatan bagi Pengungsi
Foto: BPJS Kesehatan
Jakarta -

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menghadiri pertemuan dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) secara daring, Kamis (21/10).

Di kesempatan tersebut, dirinya mengapresiasi upaya UNHCR dalam meningkatkan perlindungan terhadap para pengungsi di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut penting sebagai bentuk upaya memberikan keamanan dan kesejahteraan serta perlindungan sesuai dengan standar internasional.

"Kami mengapresiasi langkah UNHCR yang terus meningkatkan perlindungan dan kepedulian terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang saat ini sedang mengungsi di Indonesia dalam mendapatkan hak dan perlakuan yang berkeadilan. Mereka yang tidak bisa mendapatkan hak perlindungan di negara asalnya perlu diberikan perhatian untuk tetap mendapatkan rasa aman dan hak perlindungan sosial yang sama dengan masyarakat umum lainnya," ungkap Ghufron dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Terkait jaminan kesehatan, Ghufron menjelaskan diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan para kementerian/lembaga terkait. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam PP tersebut, disebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Ghufron pun mengungkapkan BPJS Kesehatan akan terus konsisten dalam mendukung peningkatan akses penjaminan pelayanan kesehatan bagi setiap peserta dan masyarakat sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan pemerintah.

"Mekanisme jaminan kesehatan sudah diatur dalam regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan konsultasi lebih lanjut dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menentukan mekanisme pemberian perlindungan berupa jaminan kesehatan kepada para pengungsi di bawah naungan UNHCR," kata Ghufron.

Sementara itu, salah satu perwakilan UNHCR di Indonesia Ann Mayman menyampaikan terdapat 13.273 pengungsi di Indonesia yang tersebar di beberapa wilayah per September 2021. Posisi Indonesia yang berada di antara negara-negara pengungsi dikatakannya, berpotensi untuk terjadi penambahan jumlah pengungsi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis guna menghadapi hal ini.

"Bagi para pengungsi yang berada di bawah naungan UNHCR, mereka akan dipastikan dapat terlindungi dan mendapatkan kebebasan atas bahaya yang mengancam terhadap dirinya. Namun, untuk mendukung langkah UNHCR dalam memberikan perlindungan, nantinya para pengungsi juga akan didorong untuk mendapatkan akses jaminan pelayanan kesehatan di Indonesia," kata Ann.

Di sisi lain, Senior Protection Officer UNHCR, Julia Zajkowski berpendapat menilai hal ini menjadi dilema bagi pihaknya. Pasalnya, di satu sisi regulasi menyatakan peserta yang dapat hak JKN adalah WNA yang telah bekerja selama enam bulan di Indonesia. Namun di sisi lain, pengungsi umumnya tidak bisa untuk mendapatkan pekerjaan di negara suaka.

Lihat juga video 'Kasus BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Belum Temukan Indikasi Kerugian Negara':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)