Saksi Ahli PD Sebut Sengketa KLB Moeldoko Harusnya Selesai di Internal

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 19:31 WIB
Zainal Arifin Mochtar
Zainal Arifin Mochtar (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) mendatangkan saksi ahli tata usaha negara (TUN) dan hukum administrasi negara (HAN) dalam sidang gugatan kubu Moeldoko atas ditolaknya Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Saksi ahli TUN PD, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan sengketa KLB PD seharusnya selesai di kalangan internal, jangan dipaksakan ke pengadilan.

Sidang perkara 150/G/2021/PTUN-JKT itu berlangsung pada Kamis (21/10/2021). Persidangan tidak bisa diliput awak media karena dilakukan secara terbatas.

"Ada mekanisme yang seharusnya selesai. Dan bayangan saya, sengketa ini bagian dari sengketa internal partai, harusnya selesai di internal partai dan itu adalah undang-undang mengatakan begitu. Mekanisme mengatakan begitu dan itu sebabnya mengapa kemudian Permenkumham mengaturnya begitu, biarkan mekanisme diselesaikan di internal partai, jangan dipaksakan keluar," kata Zainal di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur, Kamis (21/10/2021).

Zainal menuturkan permasalahan di tubuh partai bisa diselesaikan secara demokrasi di internal. Zainal menilai persoalan partai yang dibawa ke pengadilan akan membahayakan dan merusak demokrasi.

"Memang ada mekanisme demokrasi yang harusnya diselesaikan dengan mekanisme demokrasi, jangan paksa mekanisme demokrasi itu diselesaikan di pengadilan, karena bahaya. Kenapa? Karena bahaya, karena kita akan menggeser dari negara demokrasi itu menjadi apa yang disebut orang menjadi juristokrasi, negara yang segalanya diutus oleh pengadilan," ujarnya.

"Bahayalah kalau kita biasakan terus-menerus seperti ini, itu bisa merusak selain negara demokrasi juga merusak demokrasi itu sendiri," lanjutnya.

Sementara itu, saksi ahli HAN PD, Margarito Kamis, menyampaikan kongres dan KLB hanya bisa dilaksanakan oleh dewan pimpinan partai (DPP) yang sah. Menurutnya, KLB Deli Serdang dibuat oleh personal, bukan organ partai.

"Kongres dan kongres luar biasa itu hanya bisa dilaksanakan oleh DPP yang sah. Pertanyaan sesungguhnya adalah yang kemarin itu apa? Yang salah dari segi hukum, DPP itu organ, bukan personal gitu. Jadi dari situ saja kita bisa ngecek yang sederhana siapa sih yang menyelenggarakan kongres di Deli Serdang kemarin itu. Mau disebut apa kongres itu? Karena yang menyebut kongres hanya dua, kongres dan kongres luar biasa, nggak ada kongres lain," tuturnya.

Lebih lanjut Margarito mengatakan KLB Moeldoko tidak sah. Sebab, secara aturan, kata Margarito, KLB Moeldoko sudah keliru.

"Itu saja sudah keliru. Itu sebabnya sedari awal saya bilang itu tidak sah, apa pun alasannya. Oleh karena itu, maka terus terang saya memberikan keterangan sebagai ahli dalam gugatan perkara ini," imbuhnya.

(dek/isa)