Cegah Korupsi di Samsat, KPK Koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 12:04 WIB
KPK Koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro (Foto: dok KPK)
Foto: KPK Koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro (Foto: dok KPK)

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo menambahkan alasan mengapa Polri terlibat dalam pembayaran pajak. Katanya, di balik pajak, terdapat aspek sekuriti dan kepastian hukum terkait kepemilikan kendaraan bermotor dan kendaraan itu dapat digunakan sebagai alat kejahatan, maka di situlah Polri perlu terlibat.

Kemudian untuk mencegah praktek pungli di Samsat, Sambodo menyebut kepolisian telah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya penempatan provost di Samsat, penempatan CCTV di area-area yang rawan pungli dan menempatkan kotak pengaduan di sejumlah Samsat.

Masih di kesempatan yang sama, Oegroseno menyampaikan pentingnya pemanfaatan data "Satu untuk Semua". Dia mencontohkan sistem luar negeri yang database-nya sudah terintegrasi dalam satu.

"Kalau di luar negeri, database semua sudah terintegrasi walaupun kendaraan sudah berkali-kali berpindah tangan sehingga mempermudah penanganan perkara. Ini yang saya maksud, bagaimana database kendaraan di Indonesia dapat dimanfaatkan dan digunakan secara efektif dan efisien," ujar Oegroseno.

Sebagai wujud rekomendasi, KPK menyarankan beberapa hal dalam pencegahan korupsi. Pertama, Electronic Traffic Law Enforcement (e-TLE) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang belum melunasi pajak. Kedua, pembayaran pajak selain menggunakan media perbankan juga dapat menggunakan metode pembayaran lain seperti melalui e-commerce dan mini market, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Ketiga, sosialisasi Samsat Digital Nasional (Signal Polri) kepada masyarakat secara intensif. Dan Keempat, selain hotline untuk sarana pengaduan masyarakat yang transparan, KPK merekomendasikan untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa terdapat penempatan provost agar masyarakat mau melapor jika terdapat permasalahan dalam pelayanan di Samsat.


(azh/mae)