Polda Metro Jaya akan memutuskan perluasan ganjil genap menjadi 25 titik dari semula 3 titik saja. Perluasan ganjil genap ini dinilai bertentangan dengan protokol kesehatan (prokes) COVID-19.
Pakar transportasi dan kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menjelaskan bahwa saat ini transportasi umum di DKI Jakarta belum siap. Apalagi para pelaku moda transportasi umum harus dihadapkan dengan prokes. Rencana ini disebut bertentangan dengan prokes.
"Menurut saya rencana ini tentu tidak tepat karena persoalannya untuk transportasi umumnya belum siap. Karena pelaksana moda transportasi masih dihadapkan pada masalah protokol kesehatan," kata Trubus kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).
"Rencana ini bertentangan dengan prokes. Karena meskipun kasusnya melandai tapi ini masih ngeri-ngeri sedap karena kemungkinan ada penularan jenis baru," sambungnya.
Trubus mengatakan bahwa perluasan ganjil genap ini juga akan membuat masyarakat kesulitan. Hal ini juga akan memicu banyaknya masyarakat yang akan menggunakan sepeda motor untuk bermobilitas.
"Dengan memperluas itu sendiri masyarakat akan kesulitan untuk bermobilitas. Di sisi lain tidak banyak alternatif, pada akhirnya masyarakat akan menggunakan motor karena memakai mobil terbatas ganjil-genap," ungkapnya.
Dia mengimbau agar perluasan ganjil genap ini ditunda terlebih dahulu sampai kondisi betul-betul kondusif. Menurutnya, kemacetan di ibu kota juga belum begitu merajalela sehingga kebijakan ini belum tampak urgensinya.
"Menurut saya perluasan ganjil genap ini dipending saja dulu sampai situasi betul-betul kondusif. Lagian juga belum ada urgensinya untuk saat ini. Kemacetan juga belum merajalela menurut saya," tuturnya.
Tonton juga Video: Gage di Perbatasan Subang, Ratusan Kendaraan Putar Balik
