Pejabat PN Trenggalek Dibui 1 Tahun karena Korupsi Bantuan Hukum, Jaksa Kasasi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 22 Okt 2021 11:09 WIB
Gedung Mahkamah Agung
Gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek, Jawa Timur, Chrisna Nur Setyawan dihukum 1 tahun penjara karena korupsi dana pos bantuan hukum (posbakum) sebesar Rp 34 juta. Jaksa tidak terima karena Chrisna hanya dihukum 1 tahun penjara dan mengajukan kasasi.

Kasus bermula saat Kejari Trenggalek melakukan penggeledahan sejumlah ruangan pejabat PN Trenggalek. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi proyek fiktif pemeliharaan gedung dan pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Trenggalek.

Kasus bergulir ke Pengadilan Tipikor Surabaya dengan terdakwa Chrisna Nur Setyawan. Pada 7 Desember 2020, jaksa menuntut Chrisna selama 2 tahun penjara. Tapi majelia hakim hanya menjatuhkan vonis setengahnya yaitu 1 tahun penjara kepada Chrisna.

"Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara sersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun," ujar majelis Pengadilan Tipikor Surabaya.

Apa dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua? Yaitu:

Bahwa terdakwa selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 bersama-sama dengan saksiRiawan (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Jalan Dewi Sartika No. 1 Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan terdakwaRiawansebesar Rp. 34.333.856 dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Trenggalek, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 34.333.856.

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Jalan Dewi Sartika No. 1 Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Sekretaris dan Kuasa Pengguna Angguaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersama-sama dengan saksiRiawan(dilakukan penuntutan secara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018-2019 dan syarat-syarat pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019.

Jaksa tidak terima dengan banding itu dan mengajukan banding. Tapi majelis kasasi yang Prim Fahrur Rozi. Jaksa yang mentuntut 2 tahun penjara pun mengajukan kasasi.

Berdasarkan data yang dilansir website Mahkamh Agung (MA), Jumat (22/10/2021), kasasi ini sedang diadili oleh ketua majelis Sofyan Sitompul dengan anggota Gazalba Saleh dan Sinintha Yuliansih Sibarani. Adapun sebagai panitera pengganti Istiqomah Berawi.

(asp/yld)