Pejabat PN Trenggalek Jadi Tersangka Korupsi Rp 100 Juta, Ini Kata MA

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 12 Mar 2020 15:07 WIB
tersangka korupsi kejari trenggalek
Foto: Adhar Muttaqien
Jakarta -

Pejabat Pengadilan Negeri (PN) Trenggalek ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Rp 100 juta. Mahkamah Agung (MA) akan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara.

"Sudah menjadi norma umum di Mahkamah Agung berdasarkan Perma Nomor 7 dan 8 dan 9/2016, Maklumat Nomor 1/2017, kalau aparatur Mahkamah Agung kena OTT, kemudian diberikan status tersangka atau terdakwa, Mahkamah Agung akan langsung memberikan tindakan," kata Karo Hukum dan Humas MA, Abdullah, di gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020).

"Pemberhentian sementara," imbuhnya.

Menurut Abdullah, sanksi itu bisa langsung dijatuhkan. Ia mengatakan MA tak akan menunggu putusan hukum inkrah.

"Nggak pakai inkrah. Mahkamah Agung nggak mengenal nunggu inkrah," tegasnya.

Untuk diketahui, Sekretaris PN Trenggalek Chrisna Nur Setyawan dan Kasubbag Umum dan Keuangan Riawan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Abdullah mengatakan sanksi akan diberikan oleh direktur jenderal terkait.

Sebelumnya, Kejari Trenggalek menetapkan dua pejabat Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Mereka melakukan korupsi anggaran pemeliharaan gedung dan pos bantuan hukum.

Kepala Kejari Trenggalek Lulus Mustofa mengatakan para tersangka diduga bersekongkol untuk menyelewengkan anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan di PN Trenggalek tahun anggaran 2019 serta anggaran kerjasama pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) tahun anggaran 2018-2019.

"Total anggaran Rp 100 juta, kerugian Rp 100 juta," ujarnya.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka memalsukan tanda tangan tujuh orang mulai ketua pengadilan, tim pemeriksa pekerjaan hingga perusahaan jasa konstruksi. Padahal kenyataannya, perusahaan yang dicatut dalam dokumen tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya proyek pemeliharaan tersebut.

"Total anggaran Rp 100 juta, kerugian Rp 100 juta," ujarnya.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka memalsukan tanda tangan tujuh orang mulai ketua pengadilan, tim pemeriksa pekerjaan hingga perusahaan jasa konstruksi. Padahal kenyataannya, perusahaan yang dicatut dalam dokumen tersebut sama sekali tidak mengetahui adanya proyek pemeliharaan tersebut.

(yld/asp)