Pemprov DKI Jakarta mengirim surat ke Kedutaan Besar RI di Turki buntut polemik rencana penamaan jalan di Jakarta dengan nama tokoh Turki, Mustafa Kemal Ataturk. Pemprov DKI meminta pemerintah Turki dapat berdiskusi sebelum memutuskan nama jalan yang diusulkan.
"Jadi DKI sudah menyampaikan surat ke Duta Besar Indonesia untuk Turki menyampaikan bahwa kami tentu menghargai menghormati usulan nama yang disampaikan oleh Pemerintah Turki," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/10/2021).
Riza mengatakan proses perubahan nama jalan harus mendengarkan pendapat masyarakat jika nama yang diusulkan memicu perdebatan. Dia mengatakan hal itu dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Namun demikian kami sudah menyampaikan ada aturan ketentuan pergub-nya terkait dengan penamaan jalan, di antaranya diatur di situ supaya ada proses diskusi, dengar pendapat dengan masyarakat kalau dirasa nama jalan diusulkan tersebut menimbulkan kontroversi," jelasnya.
Pemprov DKI berharap nama jalan yang diusulkan Pemerintah Turki ke RI tak diambil dari nama tokoh, melainkan nama kota di Turki. Dia berharap pemerintah Turki mengusulkan Istanbul atau Ankara untuk dijadikan nama jalan.
"Kami berharap seperti nama yang kami berikan di Casablanca, dulu dengan pemerintah Maroko, jadi bukan nama tokoh tapi nama kota. Mudah-mudahan nanti dari pihak dubes menyampaikan," terangnya.
"Harapan kami bukan nama orang, tapi nama kota, apakah Istanbul, apakah Ankara, dan lain-lain," sambungnya.
Untuk diketahui, rencana penamaan Jalan Ataturk di Jakarta berawal dari permintaan Pemerintah RI agar nama jalan di dekat KBRI Ankara diganti dengan nama Jalan Sukarno. Permintaan itu dikabulkan pemerintah Turki.
Sebagai balasannya, pemerintah Turki juga meminta hal yang sama agar ada jalan namanya Kemal Ataturk. Lokasinya diminta tidak jauh-jauh dari Kedutaan Turki di Jalan Rasuna Said, Jakarta.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
