.webp)
Ita meminta Jokowi memulihkan hak dan nama baik 57 mantan pegawai KPK. Pemulihan nama baik itu terkait dengan proses hasil TWK KPK yang dilakukan secara maladministrasi melanggar HAM.
"Memulihkan kembali hak dan nama baik 57 pegawai yang dikategorikan tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi ASN, padahal didasarkan pada hasil TWK yang dilakukan secara maladministrasi dan melanggar HAM berdasarkan temuan dan penyelidikan Ombudsman RI dan Komnas HAM RI," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, mantan pegawai KPK meminta Jokowi mengangkat 57 yang tidak lulus TWK untuk menjadi ASN. Pengangkatan itu didasarkan pada rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM.
"Mengambil alih proses pelaksanaan alih status 57 pegawai KPK dan menetapkan/mengangkat 57 pegawai (yang diberhentikan dengan hormat oleh Pimpinan KPK) menjadi aparatur Sipil negara di Komisi Pemberantasan Korupsi RI, sesuai dengan rekomendasi dari Ombudsman RI dan Komnas HAM RI," kata Ita.
(whn/zak)
