Sambangi KPK, Menteri PPN Bahas Remunerasi Penegak Hukum yang Tangani Kasus

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, usai berdiskusi dengan KPK soal remunerasi penegak hukum yang menangani kasus, Kamis (21/10/2021). — Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa setelah berdiskusi dengan KPK soal remunerasi penegak hukum yang menangani kasus. (Wilda/detikcom)

Jakarta -

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyambangi kantor KPK di Jakarta Selatan. Suharso menyebut kedatangannya ke KPK itu untuk membahas perihal remunerasi aparat penegak hukum yang menangani perkara.

"Ada isu-isu yang lain mengenai kita ingin menstandarkan remunerasi terkait untuk para penegak hukum supaya termasuk juga biaya pengelolaan perkara, kemudian biaya single salary yang sudah bertahun-tahun sudah dibahas baik oleh Bappenas dan KPK, hanya itu," kata Suharso di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/10/2021).

Suharso menerangkan pihaknya telah mendatangi kejaksaan dan kepolisian untuk membahas perihal remunerasi ini. Setelah disepakati, pihaknya akan segera menyampaikan hasilnya ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita baru mendekati masing-masing KL (kementerian/lembaga) kita sudah datang misalnya di kejaksaan dari kepolisian, tapi kita kan banyak hal yang perlu disepakati bersama, sampai kemudian nanti dibawa ke Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Tak hanya itu, Suharso menyebut pertemuannya dengan KPK juga membahas mengenai strategi nasional pencegahan korupsi. Fokusnya, kata Suharso, untuk mencegah beban APBD tidak semakin berat.

"Pertemuannya dalam rangka kan Bappenas masuk dalam tim bersama-sama yang sekretariatnya dipimpin oleh KPK, strategi nasional pencegahan korupsi. Kami tadi melakukan rapat terkait beberapa hal yang isinya ya maksudnya adalah untuk mencegah supaya beban terhadap APBN itu tidak semakin berat, terutama dalam hal subsidi," tuturnya.

Selanjutnya, Suharso menyebut pihaknya juga ingin mengefektifkan kembali anggaran pendidikan. Dia mengungkap pendidikan untuk kedinasan pun saat ini tengah digodok oleh pemerintah.

"Kemudian yang kedua juga kita sedang membicarakan bagaimana untuk mengefektifkan anggaran pendidikan, terutama anggaran kursi pendidikan, yang seperti kita ketahui keputusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu bahwa anggaran untuk kursi pendidikan memang betul hanya untuk kursi pendidikan tidak ada untuk kedinasan, nah itu kita sedang membahas," tuturnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tim yang masuk strategi nasional ini membahas rencana aksi nomor 11 dan 12. Untuk aksi 11 itu, kata Pahala, terkait perbaikan remunerasi, baik untuk polisi maupun jaksa.

"Nah, yang ke-12 itu supaya mereka mengisi SPPT-TI (Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi), itu kan sudah ada sistemnya semua," lanjut Pahala.

Terkait SPPT-TI sejatinya telah menjadi rencana aksi sejak dua tahun yang lalu. Namun, dalam prosesnya, kata Pahala, SPPT-TI ini berjalan lambat sehingga hanya sedikit perkara yang diinput ke sistem tersebut.

"Jadi dua tahun yang lalu itu di Stranas dua tahun pertama, SPPT-TI sudah jadi rencana aksi, tapi kan lambat sekali, hanya sedikit perkara yang masuk ke sana, sudah jalan tapi sedikit benar. Kita duga ini kenapa sih, kalau perkaranya 10 yang diinput cuma dua misalnya gitu kan, dari mulai polisi, kejaksaan, kehakiman udah ada di pengadilan sampai ke lapas, kok di-track gitu kok sebagian besar masih nggak tercatat, jadi supaya ketahuan nih perkara jadi apa sebenarnya," tuturnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya