Data Kependudukan Kacau, Eselon 1 Dapat Bantuan Sembako!

Jakarta -

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, menyoroti kekacauan data kependudukan di Tanah Air. Dia menyebut data kependudukan sangat penting karena berguna untuk semua pelayanan publik.

"Masalah data di Tanah Air kita tercinta itu sungguh sebuah pekerjaan rumah yang harus senantiasa ditekuni untuk diselesaikan. Terutama terkait dengan data kependudukan, karena basis data kependudukan itu menjadi basis, menjadi platform untuk semua pelayanan publik, dan bahkan untuk yang mendapatkan manfaat baik pemerintah maupun tidak," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Kamis (16/9/2021).

Suharso mencontohkan data kemiskinan Indonesia yang tercatat sekitar 27 juta penduduk. Tapi, kata dia, penerima bantuan iuran (PBI) hingga kini tercatat ada 96,8 juta penduduk.

"Artinya ada penduduk yang rentan yang juga harus mendapatkan PBI. Tapi di tengah 97 jutaan itu seperti apa? Posturnya, profilnya, profilingnya kita nggak punya. Mereka adalah orang-orang yang daily base income, sehingga sangat rentan," ucapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut bahwa keakuratan data itu juga penting untuk pelayanan kesehatan. Menurutnya, kondisi jaminan kesehatan nasional (JKN) Indonesia saat ini ada 224.909.151 atau sekitar 82,97%, pekerja bukan penerima upah sekitar 30 juta, penerima upahnya sekitar 56 juta.

"Yang PBI nasional sekitar 96 juta realisasi sampai dengan Juni 2021 dan kalau kita lihat termasuk PBI daerah dimana preminya dibayarkan melalui APBD dan kemudian pelayanannya di kelas 1 Rp 35 juta, kelas 2 Rp 33 juta, dan kelas 3 Rp 156 juta," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Lebih jauh, Suharso menjelaskan program bantuan pemerintah sebelum dan saat masa pandemi COVID-19. Jika sebelum pandemi, pemerintah hanya memiliki 4 program bantuan saja, tapi saat pandemi sejumlah program bantuan pun digulirkan pemerintah.

"Sebelum pandemi programnya itu hanya 4, yaitu PBI-JKN, PIP, sembako dan PKH. Setelah pandemi dan sampai hari ini kita memperluas menambah dengan beragam program dan masing-masing misal bantuan penerima upah minumum, subsidi upah, prakerja, sembako PPKM, bantuan beras bulog, subsidi kelas 3, diskon listrik, kuota internet, BLT-Dana Desa, BST, dan yang lainnya adalah yang rutin," katanya.

Dia mengungkap banyaknya program bantuan itu, dengan data kependudukan yang tidak akurat membuat program berpeluang tak tepat sasaran. Bahkan, kata dia, ada masyarakat yang bisa mendapat bantuan dari lebih satu program.

"Jadi ada yang kemungkinan mendapatkan masing-masing 1 program, ada yang mendapatkan 2 program, dan ada yang karena data itu tidak tersedia dengan baik ada bahkan yang mendapatkan 3-4 program sekaligus," ujarnya.

Suharso bahkan mengungkap kekacauan data kependudukan itu. Menurutnya, pejabat eselon 1 di Kementerian PPN mendapat bantuan sembako karena data kependudukan tidak tersedia dengan baik.

"Saya bisa sampaikan eselon 1 kami di Bappenas itu mendapatkan bantuan sembako, hebat juga, karena datanya bagus sekali. Karena datanya bagus sekali sampe eselon 1 bisa dapet. Mungkin karena datanya tidak diperbarui," pungkasnya.

Tonton juga d'Mentor Hobi Jadi Investasi, Bisnis Action Figure :

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2

Selanjutnya