Sambangi KPK, Menteri PPN Bahas Remunerasi Penegak Hukum yang Tangani Kasus

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 21 Okt 2021 19:47 WIB
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, usai berdiskusi dengan KPK soal remunerasi penegak hukum yang menangani kasus, Kamis (21/10/2021).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa setelah berdiskusi dengan KPK soal remunerasi penegak hukum yang menangani kasus. (Wilda/detikcom)

Dalam kesempatan yang sama, Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menyebut tim yang masuk strategi nasional ini membahas rencana aksi nomor 11 dan 12. Untuk aksi 11 itu, kata Pahala, terkait perbaikan remunerasi, baik untuk polisi maupun jaksa.

"Nah, yang ke-12 itu supaya mereka mengisi SPPT-TI (Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi), itu kan sudah ada sistemnya semua," lanjut Pahala.

Terkait SPPT-TI sejatinya telah menjadi rencana aksi sejak dua tahun yang lalu. Namun, dalam prosesnya, kata Pahala, SPPT-TI ini berjalan lambat sehingga hanya sedikit perkara yang diinput ke sistem tersebut.

"Jadi dua tahun yang lalu itu di Stranas dua tahun pertama, SPPT-TI sudah jadi rencana aksi, tapi kan lambat sekali, hanya sedikit perkara yang masuk ke sana, sudah jalan tapi sedikit benar. Kita duga ini kenapa sih, kalau perkaranya 10 yang diinput cuma dua misalnya gitu kan, dari mulai polisi, kejaksaan, kehakiman udah ada di pengadilan sampai ke lapas, kok di-track gitu kok sebagian besar masih nggak tercatat, jadi supaya ketahuan nih perkara jadi apa sebenarnya," tuturnya.


(whn/zak)