.webp)
Koordinator Pusat BEM Nusantara, Eko Pratama mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mengeluarkan surat telegram terkait penindakan tegas bagi anggota yang melakukan kekerasan berlebihan kepada warga. Menurut Eko, surat telegram itu menjadi bukti komitmen Kapolri ingin membentuk citra Polri yang humanis.
"Kami memuji tindakan serius dari Pak Kapolri Sigit Prabowo. Kapolri tentu menginginkan citra polisi yang humanis. Sehingga tindakan tidak terpuji seperti yang dilakukan salah satu oknum anggotanya, memang tepat segera diberi ganjaran sesuai," kata Eko pada Rabu (20/10/2021).
Eko menilai penerbitan surat telegram itu juga sebagai langkah preventif Sigit agar perilaku yang sama tak berulang lagi. Eko menilai Polri lebih baik karena mau mendengar kritik saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sepakat bahwa TR Kapolri itu adalah sebuah respons yang bagus, daripada tidak direspons sama sekali. Apalagi jika mengenang internal polisi zaman dulu-dulu yang cenderung ada sifat membela diri dan apologi," tutur Eko.
"Saya kira respons ini sangat baik, meski kejadian represif ini tentu bukan yang pertama kali terjadi," sambung Eko.
Eko mengharap oknum-oknum Polri yang arogan dan represif mendapat efek jera. "Kejadian serupa semoga tidak terjadi lagi di internal Polri. TR dari Kapolri itu sudah cukup kuat untuk meredam anggota lain melakukan praktik serupa." imbuh dia.
Sebelumnya, Sigit mengingatkan polisi seluruh Indonesia untuk tidak antikritik. Apalagi terhadap masukan yang sifatnya membangun.
Dalam keterangannya, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan masukan dan kritiknya. Menurutnya, semua aspirasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi demi kebaikan dan kemajuan Polri.
"Jangan antikritik, apabila ada kritik dari masyarakat, lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik," ujar Sigit dalam arahannya kepada jajaran melalui video conference di Mabes Polri, Jakarta Selatan.
Sigit menekankan kepada seluruh kapolda dan kapolres tidak ragu memberikan sanksi tegas berupa pidana atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada personelnya yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan.
"Perlu tindakan tegas. Jadi tolong tidak pakai lama, segera copot, PTDH, dan proses pidana. Segera lakukan dan ini menjadi contoh bagi yang lainnya. Saya minta tidak ada kasatwil yang ragu. Bila ragu, saya ambil alih," kata Sigit.
(aud/fjp)
