Pemprov Bali Tepis Risma soal Rp 450 M Dana Bansos Belum Cair

Sui Suadnyana - detikNews
Rabu, 20 Okt 2021 09:44 WIB
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra
Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali Dewa Gede Mahendra Putra (dok. Pemprov Bali)

Kemudian, BPNT yang belum bertransaksi yakni sebanyak 19.358 KPM. Angka itu terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.

Dewa Mahendra menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana bansos dari Kemensos, baik PKH maupun BPNT. Menurutnya, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyalur dana bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada KPM.

"Bapak Gubernur juga meminta bupati/wali kota se-Bali agar membantu/memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," tegasnya.

Selain itu, menurut Dewa Mahendra, KPM diharapkan mempercepat perbaikan atau penyempurnaan data yang diminta oleh bank penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos sehingga benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19.

Sebelumnya, Risma meminta pemerintah daerah di Provinsi Bali bergerak cepat mendistribusikan bantuan sosial. Dari data yang ada, yang belum menerima bantuan sekitar 75 ribu KPM.

Di hadapan kepala dinas sosial se-Provinsi Bali, perwakilan Himbara dan para pendamping sosial, Risma menekankan agar sesegera mungkin untuk mencairkan bantuan.

Mantan Wali Kota Surabaya ini menyayangkan adanya data ribuan bantuan yang belum cair. Menurutnya ini akan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian.

"Kalau sampai ribuan belum menerima bantuan, ini akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi. Kalau cair minimal bisa beli telur. Beli beras. Ada pergerakan ekonomi pak. Tapi kalau seperti ini, susah Pak," kata Risma seperti dalam siaran pers Kemensos.

Mensos menyatakan perhitungan akumulasi anggaran yang belum cair dari Juli sampai September se-Provinsi Bali mencapai sekitar Rp 450 miliar.

"Ini angka yang luar biasa. Kalau ini bisa kita cairkan, akan sangat membantu pergerakan roda ekonomi," kata Mensos.


(aud/aud)