Pemprov DKI Jakarta menunda proyek light rail transit (LRT) fase 2a rute Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS). Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan penundaan dilakukan lantaran proyek ini tidak mendapatkan suntikan modal akibat APBD terkontraksi.
"Kan selama pandemi kita mengalami kontraksi, APBD DKI cukup terkoreksi signifikan sehingga tidak mungkin ada PMD untuk pembangunan LRT Kelapa Gading-JIS," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, saat dihubungi, Selasa (19/10/2021).
Syafrin mendorong agar Jakpro mencari mitra strategis agar proyek LRT bisa dilanjutkan, baik melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) maupun skema creative financing lainnya.
"Kan sekarang creative financing banyak ya, itu yang kita dorong dilakukan Jakpro untuk kelanjutan Kelapa Gading-JIS maupun rute lanjutan lainnya," ujarnya.
Anggaran Pembebasan Lahan Dicoret
Selain ditundanya proyek LRT fase 2a, Dishub juga menyatakan anggaran pengadaan lahan sebesar Rp 200 miliar dicoret dari APBD DKI 2021. Adapun lahan tersebut sebelumnya diperuntukkan buat pembangunan LRT rute Pulogebang-Joglo.
"Anggaran pengadaan lahan yang Rp 200 miliar itu sebelumnya dialokasikan untuk pembebasan lahan pembangunan LRT KPBU Pulogebang-Joglo," jelasnya.
Syafrin mengatakan saat ini proyek LRT rute Pulogebang-Joglo masih dalam tahap penilaian. jadi anggaran pembebasan lahan itu belum bisa direalisasikan di tahun ini.
"Karena itu masih berproses evaluasi dokumennya, maka diperkirakan untuk tahun ini anggaran pembebasan lahan itu belum bisa direalisasikan sehingga diusulkan untuk didrop," imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Fraksi PSI menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencoret anggaran pembelian lahan untuk proyek LRT sebesar Rp 200 miliar.
Hal ini dipertanyakan Fraksi PSI dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD-P 2021 di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, hari ini. Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyebut sebelumnya anggaran pembebasan lahan itu tercantum dalam APBD 2021 Dinas Perhubungan.
Selain anggaran pembebasan lahan, PSI mempertanyakan pencoretan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 122 miliar untuk proyek LRT fase 2a. Sebagai informasi, rute LRT fase 2a adalah Kelapa Gading-JIS.
"PSI menyayangkan tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencoret anggaran pembelian lahan untuk proyek LRT sebesar Rp 200 miliar di Dinas Perhubungan dan anggaran pembangunan LRT jalur 2a Kelapa Gading-JIS senilai Rp 122 miliar di PT Jakarta Propertindo," kata William, Selasa (19/10).
(taa/fas)
