"Kementerian BUMN itu didirikan agar perusahaan milik negara itu dapat dikelola dengan baik dan efisien, mendorong aktivitas ekonomi penting, pioneering, dapat melakukan penugasan yg diberikan negara dan menghasilkan profit. Dari situ pemerintah mendapatkan tambahan masukan melalui pajak, deviden dan sebagainya. Silakan dilihat rekam jejak BUMN bermasalah, umumnya itu dulu berada di bawah kementerian teknis," ujar Deddy.
Anggota Fraksi PDIP tersebut menolak pandangan bahwa pesan Presiden Jokowi kepada BUMN di Labuan Bajo merupakan sinyal kemarahan terhadap BUMN. Menurut Deddy, itu adalah bentuk motivasi dari Jokowi agar para pengelola BUMN benar-benar bekerja secara profesional, efisien dan secara berkala memeriksa semua lini dan proses bisnisnya.
"Dibandingkan membubarkan lembaga yang sudah berjalan, lebih baik mencari solusi untuk memperbaiki lembaga tersebut. Dan saat ini hal tersebut yang sedang dilakukan pemerintah dan Kementerian BUMN," tegasnya.
Menurut Deddy, memang harus diakui bahwa banyak BUMN yang bermasalah, tetapi harus dilihat satu per satu duduk persoalannya. Mayoritas yang bermasalah sudah menjadi masalah sejak dulu.
(rfs/tor)
