.webp)
Dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama pemerintah daerah (Pemda) di Sulteng, ia menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan DPR RI untuk menuntaskan persoalan agraria yang selama ini menghambat pembangunan daerah. Bahtra mengaku sangat senang karena bisa berkumpul bersama, bahu-membahu menyelesaikan masalah pertanahan di Sulteng.
"Seperti yang selalu dipesankan oleh Presiden Prabowo, kita harus bekerja lintas batas, tanpa melihat partai, agama, atau suku, demi rakyat," ujar Bahtra, dalam keterangan tertulis, Kamis (29/5/2025).
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pertanahan dan Penataan Ruang Bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, di Ruang Pola Bahteramas Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Di kesempatan terpisah, Bahtra mengatakan dirinya menerima aspirasi dari masyarakat, terutama terkait persoalan penguasaan lahan dan tumpang tindih hak atas tanah.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan kecepatan dan respons dalam menangani laporan masyarakat. Lebih lanjut, Bahtra hampir setiap hari menerima laporan dari masyarakat, baik terkait tanah yang diserobot oleh perusahaan maupun perorangan.
"Dan sering kali, yang disalahkan hanya BPN. Masyarakat tidak tahu bahwa pengurusan tanah ini juga tergantung pada alas hak dari tingkat bawah," kata Bahtra.
Dalam kesempatan itu, Bahtra juga mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil Menteri ATR/Kepala BPN RI Nusron Wahid, khususnya terkait penyelesaian persoalan tanah wakaf. Ia berharap, proses penyelesaian tanah wakaf bisa segera dituntaskan.
Selain menjalankan fungsi pengawasan, Bahtra juga menekankan Komisi II DPR RI siap memfasilitasi dan memperjuangkan percepatan penyelesaian konflik pertanahan di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara, khususnya saat masa reses. Bahtra menegaskan dirinya akan turun ke daerah, termasuk Kolaka Timur yang hampir selalu dikunjungi.
"Saya berharap jajaran Kantor Pertanahan di daerah dapat hadir dan berkolaborasi karena penyelesaian masalah ini tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja," tegas Bahtra.
Menurut Bahtra, masyarakat juga perlu diedukasi mengenai prosedur pertanahan agar tidak timbul kesalahpahaman yang berujung pada tudingan sepihak kepada BPN. Bahtra memohon agar disosialisasikan ke masyarakat pengurusan tanah ini tidak semata-mata urusan BPN.
"Ada proses administrasi dari bawah yang harus dipenuhi. Jadi mari kita bekerja sama, jangan saling menyalahkan," pungkasnya.
Simak juga Video: Menteri ATR Ungkap Alasan Banyak SHM Ganda di Tahun 1960-1987
(akd/akd)
