Baik Buruk 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Menurut Bos KedaiKOPI

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 11:16 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Dalam rapat tersebut membahas penyampaian progam dan kegiatan di bidang perekonomian.
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Masa jabatan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin genap dua tahun pada 20 Oktober besok. Apa hal baik dan buruk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama hampir 2 tahun ini?

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio memiliki pandangan tersendiri. Mulai hal positif, yakni penanganan COVID-19, yang dinilai Hendri Satrio sudah berjalan dalam trek yang benar.

"Sebetulnya 2 tahun ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu kan diuji oleh COVID-19. Nah, ujian dari COVID-19 ini memang awal-awal tergagap-gagap mereka menghadapi ujian yang satu ini," kata Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

"Dimulai denial, juga akhirnya menjadi serius dan berhasil mengatasi itu melalui berbagai macam program dan vaksin, sehingga dalam 2 tahun ini memang otomatis perhatian masyarakat tersedot ke situ, pada penanganan COVID-19," imbuhnya.

Namun Hendri Satrio menyoroti bidang politik, hukum, dan keamanan hingga ekonomi. Menurutnya, insiden polisi membanting mahasiswa memperburuk kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama 2 tahun pertama.

"Terlebih lagi, dengan adanya berbagai kritik dan kebebasan berpendapat, dan baru-baru ini diakhiri dengan smackdown aparat kepada mahasiswa, itu tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," terang Hendri.

Dari sisi ekonomi, Hendri Satrio mengkritik keputusan Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menilai keputusan Jokowi itu berbahaya.

"Nah, ekonomi jelas menjadi tantangan dari sisi ekonomi keluarga. Bahkan yang terakhir adalah keputusan Pak Jokowi menggunakan APBN untuk menyelesaikan kereta cepat. Itu akan menjadi catatan negatif penanganan ekonomi. Lagi pula, walaupun bisa beranjak perlahan untuk memperbaiki sisi ekonomi, ketidakkonsistenan dalam melakukan kebijakan itu sebetulnya bisa berbahaya untuk citra positif dan legacy pemerintah Pak Jokowi," paparnya.

Publik Tak Bakal Lupakan Korupsi Bansos

Sisi buruk 2 tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf di mata Hendri juga terlihat dari aspek hukum. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Corona.

"Tentu masyarakat, salah satu hal yang diingat adalah korupsi yang dilakukan oleh Mensos pada masa itu. Bansos yang diperlukan ternyata dikorupsi oleh menteri di pemerintahan Pak Jokowi pasti tidak akan dilupakan oleh masyarakat," ucap pengamat politik yang biasa disapa Hensat itu.

Hensat juga menyinggung bidang pendidikan dan pemberdayaan UMKM di tengah penyebaran Corona. Dia menilai tidak ada inovasi dari pemerintah untuk memberdayakan UMKM, yang terdampak COVID-19. Di luar itu, Hensat memuji capaian tim bulutangkis yang berhasil menjuarai Piala Thomas.

"Di bidang pendidikan pun demikian. Ada tantangan untuk tidak bisa tatap muka di bidang pendidikan, tapi tidak terlalu banyak. Bahkan tidak banyak inovasi yang bisa dilakukan oleh seorang Nadiem Makarim, yang notabene dikenal sebagai sosok pengusaha yang dapat memberdayakan teknologi dalam pengembangan bisnisnya," tutur Hensat.

Terakhir, Hensat mengingatkan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bahwa aspek pertahanan dan keamanan juga harus mendapatkan perhatian. Dosen Universitas Paramadina itu menyebut Indonesia saat itu sedang bersengketa dengan Singapura dan Malaysia, memperebutkan satu pulau.

"Satu lagi, PR ke depan adalah bagaimana kita memperkuat pertahanan-keamanan kita. Dengan tantangan, case Laut Natuna. Kemudian ada satu pulau, kalau saya nggak salah kembali lagi meningkat eskalasinya, diperebutkan Singapura, Indonesia, Malaysia, kalau nggak salah," jelas Hensat.

"Ke depan, yang harus diperhatikan adalah legacy Pak Jokowi di dalam kelanjutan sejarah bangsa. Beliau sudah berhasil di infrastruktur, tinggal diikuti oleh kegiatan-kegiatan lain yang ada kaitannya dengan ekonomi, demokrasi, HAM, antikorupsi, kesehatan, serta pendidikan pastinya," pungkasnya.

(zak/tor)