Baik Buruk 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Menurut Bos KedaiKOPI

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 19 Okt 2021 11:16 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Maruf Amin memimpin rapat kabinet terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Dalam rapat tersebut membahas penyampaian progam dan kegiatan di bidang perekonomian.
Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

Masa jabatan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin genap dua tahun pada 20 Oktober besok. Apa hal baik dan buruk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf selama hampir 2 tahun ini?

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio memiliki pandangan tersendiri. Mulai hal positif, yakni penanganan COVID-19, yang dinilai Hendri Satrio sudah berjalan dalam trek yang benar.

"Sebetulnya 2 tahun ini pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu kan diuji oleh COVID-19. Nah, ujian dari COVID-19 ini memang awal-awal tergagap-gagap mereka menghadapi ujian yang satu ini," kata Hendri Satrio kepada wartawan, Selasa (19/10/2021).

"Dimulai denial, juga akhirnya menjadi serius dan berhasil mengatasi itu melalui berbagai macam program dan vaksin, sehingga dalam 2 tahun ini memang otomatis perhatian masyarakat tersedot ke situ, pada penanganan COVID-19," imbuhnya.

Namun Hendri Satrio menyoroti bidang politik, hukum, dan keamanan hingga ekonomi. Menurutnya, insiden polisi membanting mahasiswa memperburuk kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf selama 2 tahun pertama.

"Terlebih lagi, dengan adanya berbagai kritik dan kebebasan berpendapat, dan baru-baru ini diakhiri dengan smackdown aparat kepada mahasiswa, itu tentu saja memperburuk catatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf," terang Hendri.

Dari sisi ekonomi, Hendri Satrio mengkritik keputusan Jokowi mengizinkan penggunaan APBN untuk menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menilai keputusan Jokowi itu berbahaya.

"Nah, ekonomi jelas menjadi tantangan dari sisi ekonomi keluarga. Bahkan yang terakhir adalah keputusan Pak Jokowi menggunakan APBN untuk menyelesaikan kereta cepat. Itu akan menjadi catatan negatif penanganan ekonomi. Lagi pula, walaupun bisa beranjak perlahan untuk memperbaiki sisi ekonomi, ketidakkonsistenan dalam melakukan kebijakan itu sebetulnya bisa berbahaya untuk citra positif dan legacy pemerintah Pak Jokowi," paparnya.