.webp)
Sebelumnya, pemerintah mengubah metode penurunan level PPKM untuk wilayah aglomerasi. Perubahan itu dilakukan lantaran ada sejumlah wilayah yang tertahan untuk turun level lantaran cakupan vaksinasi salah satu wilayah dalam aglomerasinya belum mencapai target.
"Selama 1 bulan terakhir, penurunan level untuk wilayah aglomerasi tertahan beberapa kabupaten kota yang belum mampu mencapai target vaksinasi. Sebagai contoh, sebagian besar kabupaten kota di wilayah Jabodetabek yang seharusnya bisa turun ke level 2 tidak bisa turun level karena cakupan vaksinasi di Kabupaten Bogor dan Tangerang belum mencapai target," kata Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers virtual, Senin (18/10/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karena itu, syarat vaksinasi di aglomerasi pun diubah berdasarkan capaian masing-masing kota. Luhut menyampaikan perubahan itu atas persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Berkaca dari kondisi tersebut dan atas persetujuan dari Presiden, syarat vaksinasi kab/kota di aglomerasi diubah berdasarkan pencapaian kab/kota itu sendiri, selama keseluruhan aglomerasi sudah memenuhi syarat WHO untuk turun level," ujarnya.
(lir/zak)
