Pemprov DKI Pelajari Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies dari LBH

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Senin, 18 Okt 2021 16:17 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pasar Tanah Abang.
Anies Baswedan (Wilda Hayatun Nufus/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta telah menerima rapor merah empat tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pemprov DKI akan segera mempelajari 10 poin yang disorot LBH dalam rapor tersebut.

"Terhadap rekomendasi yang diberikan ada 10 hal yang menjadi cermatan dari teman-teman LBH Jakarta dan 9 rekomendasinya akan kami pelajari untuk sesegera mungkin kami berikan respons dan klarifikasi," kata Asisten Pemerintahan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko setelah menerima rapor merah Anies di Balai Kota, Jakarta, Senin (18/10/2021).

Sigit mengatakan Pemprov DKI menilai LBH Jakarta pribadi yang objektif. Dia tidak ingin nantinya masukan yang disampaikan LBH menjadi polemik, untuk itu dia memastikan rapor merah tersebut akan segera dipelajari.

"Kami tentu memandang bahwa teman-teman LBH Jakarta adalah pribadi pribadi yang objektif. Karenanya kami tidak ingin berpolemik dengan apa yang coba disampaikan atau digagas, kami akan mempelajari sesegera mungkin untuk bisa memberikan respons termasuk juga mengklarifikasi atas apa yang menjadi rekomendasi ya," ujarnya.

"Dan saya yakin secara objektif dan terbuka teman-teman LBH juga sebagaimana hal yang pernah kita komunikasikan dan kerjakan bersama selama ini akan bisa menerima semua tanggapan semua klarifikasi dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta," lanjutnya.

Sigit mengungkapkan redesign Peraturan Gubernur (Pergub) 207 menjadi concern pembahasan dalam dialog yang dilakukan kedua belah pihak. LBH kata Sigit, khawatir jika Pergub tersebut tidak didesain ulang, penggusuran terus dilakukan dengan alasan pembangunan.

"Tadi pada saat dialog yang menjadi concern adalah soal bagaimana kita me-redesign atau menghilangkan Pergub 207, karena kekhawatiran LBH Jakarta bahwa dengan tetap adanya Pergub 207 maka ancaman penggusuran ini bisa terjadi dengan alasan pembangunan," ucapnya.

Lebih lanjut Sigit meminta LBH Jakarta melengkapi kritikan yang disampaikan melalui rapor merah itu dengan kajian. Selain kajian, pihaknya meminta ada rekomendasi dari pakar.

Sebelumnya, LBH Jakarta menyerahkan rapor merah empat tahun kepemimpinan Anies Baswedan. Ada sepuluh poin yang disorot LBH Jakarta.

"Kita meng-highlight sepuluh permasalahan di Jakarta, termasuk janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama masa kepemimpinannya," kata pengacara publik LBH Jakarta Charlie Meidino, di Balai Kita Jakarta, Senin (18/10/2021).

Rapor merah itu diserahkan dalam bentuk kertas posisi. Adapun yang menjadi sorotan mulai dari buruknya kualitas udara Jakarta, penanganan banjir, penanganan pandemi COVID-19, hingga reklamasi Jakarta. Sorotan pada sepuluh permasalahan berangkat dari kondisi faktual warga DKI Jakarta dan refleksi advokasi LBH Jakarta selama empat tahun masa kepemimpinan Anies.

(dek/isa)