Soal Pelanggaran Karantina, Menkominfo: Sanksi Tegas Pasti Dijatuhkan

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 16 Okt 2021 18:29 WIB
Menkominfo Johnny G Plate di sela-sela rapat Komisi I DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Foto: Menkominfo Johnny G Plate (Rolando/detikcom)
Jakarta -

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengimbau seluruh pihak untuk disiplin menjalankan seluruh peraturan terkait COVID-19, termasuk aturan karantina bagi pelaku perjalanan internasional.

Johnny menyampaikan pemerintah juga akan memberikan sanksi tegas bagi pihak yang melakukan pelanggaran. Hal ini dilakukan demi memastikan keselamatan orang sekitarnya dan masyarakat secara luas.

"Sanksi tegas pasti dijatuhkan bagi yang melanggar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).

Terkait kondisi pandemi, ia menjelaskan pandemi COVID-19 di Indonesia belum selesai meski penanganannya terus membaik. Johnny menyebut saling menjaga dengan menerapkan prokes menjadi satu kunci untuk keluar dari pandemi.

"Mari jalankan protokol kesehatan dan peraturan terkait pandemi COVID-19 yang ada. Regulasi yang disusun telah melewati serangkaian kajian untuk memastikan seluruh masyarakat terlindungi," ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan dalam Surat Edaran Kasatgas COVID-19 No. 20/2021, telah diatur tentang pelaku perjalanan internasional yang akan masuk Indonesia. Peraturan ini meliputi kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Adapun aturan ini bertujuan agar pelaku perjalanan tidak jatuh sakit maupun membawa penyakit bagi masyarakat lain.

"Terlebih, saat ini banyak ancaman masuknya varian baru Corona," ujarnya.

Soal sanksi, Johnny menyebut pemerintah telah memastikan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar kewajiban karantina. Sanksi ini telah diatur dalam Pasal 14 UU Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Di samping itu, pemerintah juga telah mengerahkan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) untuk mengawasi kegiatan karantina kesehatan. Pengawasan ini akan dilakukan oleh unsur TNI/Polri, kementerian/lembaga terkait, dan relawan yang dipimpin oleh Pangkotama Operasional TNI di bawah kendali Panglima komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan).

Meski demikian, Johnny mengatakan pemerintah tetap membutuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut mengawal implementasi aturan tersebut. Hal ini guna melindungi masyarakat dari bahaya penyebaran virus COVID-19.

"Mari kita kawal bersama aturan yang ditetapkan. Semua aturan ditujukan semata-mata untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat secara luas," pungkas Johnny.

(fhs/ega)