LaNyalla Ajak Institusi Pendidikan Beri Kontribusi Amandemen UUD Ke-5

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Sabtu, 16 Okt 2021 16:05 WIB
DPD RI
Foto: Dok. DPD RI
Jakarta -

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendorong lembaga pendidikan seperti Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) untuk ikut mengambil peran dalam menyongsong rencana Amandemen UUD ke-5. Apalagi mengingat UNUSA memiliki hubungan sejarah dan emosional dengan organisasi Nahdlatul Ulama.

Menurutnya Nahdlatul Ulama merupakan salah satu organisasi keagamaan besar yang berkontribusi dalam perjuangan melahirkan bangsa Indonesia.

"Bahkan Nahdlatul Ulama telah menjadi ikon masyarakat madani atau civil society di masa penjajahan Belanda dan Jepang, melalui eksistensi pondok-pondok pesantren di seluruh nusantara saat itu," kata LaNyalla dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).

Dalam Pengukuhan Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Profesor. Dr. Mulyadi, dr, Sp.P(K), FISR di UNUSA hari ini, LaNyalla menjelaskan pesantren telah terbukti dalam sejarah sebagai problem solver bagi masyarakat. Tidak hanya di bidang pendidikan, ia menyebut pesantren bisa memberikan solusi terhadap masalah kesehatan hingga masalah sosial kemasyarakatan. Sekaligus sebagai penjaga moral dan adab generasi bangsa.

"Ini tentu bukan peran kecil. Apalagi jika kita melihat sejarah awal kemerdekaan Indonesia, dimana peran Resolusi Jihad yang dikeluarkan Rois Akbar NU saat itu, Mbah Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945, yang kemudian memicu lahirnya peristiwa 10 November 1945, yang kita kenal dengan Hari Pahlawan, jelas sangat berarti bagi bangsa ini," tuturnya,

Oleh karena itu, lanjut LaNyalla, penerus-penerus pejuang Nahdlatul Ulama, termasuk yang mengabdi di lembaga pendidikan formal, seperti di UNUSA, sudah sepantasnya memiliki suasana kebatinan yang sama, untuk memikirkan hal-hal yang besar bagi masa depan bangsa dan negara ini.

"Pemahaman itu harus terus disampaikan kepada rakyat, khususnya entitas-entitas civil society selain ulama juga raja-raja nusantara, agamawan, tokoh pergerakan, kaum terdidik, hingga tokoh-tokoh militer, sebagai pemilik saham atas lahirnya bangsa dan negara ini. Negara ini butuh perubahan besar. Perlu mengoreksi arah perjalanan bangsa. Artinya amandemen juga dibutuhkan oleh rakyat, selain suplemen dalam arti kebutuhan sehari-hari," kata LaNyalla.

LaNyalla menjelaskan rencana amandemen konstitusi merupakan momentum kesadaran bersama warga negara. Sehingga Indonesia bisa segera mewujudkan cita-citanya untuk menjadi bangsa yang berdaulat.

"Indonesia harus lebih berdaulat atas apa yang terkandung di dalam bumi, air, udara dan semua kekayaan alamnya. Indonesia harus berdaulat atas sektor pangan, sektor kesehatan, pendidikan serta lainnya," paparnya.

Apalagi menurutnya Indonesia harus mampu menyiapkan diri dalam memasuki era disrupsi di segala bidang dan perubahan global. "Tanpa kedaulatan, kita hanya akan menjadi negara yang dikendalikan negara lain. Dipaksa tunduk kepada aturan-aturan global yang tidak adil yang akhirnya kekayaan negara ini akan dikuasai segelintir orang, baik itu bangsa kita sendiri maupun bangsa asing," jelasnya.

LaNyalla menyebut arah perjalanan bangsa dan negara saat ini telah berubah jauh dari harapan para pendiri bangsa. Dulu, para pendiri bangsa mencita-citakan negara ini menjadi negara yang melindungi segenap tumpah darahnya, melindungi rakyatnya, dan negara berkewajiban mewujudkan cita-citanya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

"Oleh karena itu, sistem perekonomian nasional dilandaskan kepada semangat gotong royong dengan menjadikan Koperasi sebagai falsafah, sekaligus Soko Guru Perekonomian Nasional. Sistem tata negara juga dijalankan dengan mengedepankan semangat Musyawarah Mufakat. Dengan memberikan mandat kepada orang-orang hikmat yang memiliki kebijaksanaan sebagai wakil rakyat," katanya.

Berbeda dengan masa sekarang, dia menilai Indonesia menjadi salah satu negara liberal kapitalistik. Nuansa serta kenyataan itu semakin kuat setelah bangsa ini melakukan Amandemen UUD 4 tahap, di tahun 1999 hingga 2002 yang lalu.

"Ya, kita sadari atau tidak, sejak Amandemen Konstitusi saat itu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar. Amandemen saat itu juga memberikan ruang kuasa besar kepada Partai Politik sebagai penentu utama wajah dan arah perjalanan negara ini," katanya.

Dia menjelaskan adanya amandemen justru menghambat RI dalam mencapai cita-citanya. Karena mazhab liberal kapitalis memberi peluang seluas-luasnya kepada kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan atau yang sering disebut dengan istilah oligarki.

"Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Kemudian oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik. Padahal cita-cita para pendiri bangsa ini, sama sekali bukan itu," tandasnya.

(akn/ega)