Rencana Amandemen UUD 1945, Ini Kata Politikus Senior Golkar

Erika Dyah Fitriani - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 18:49 WIB
Ilustrasi Partai Golkar
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Politikus Senior Partai Golkar sekaligus mantan Menteri Hukum dan HAM pada Kabinet Indonesia Bersatu, Mohammad Andi Mattalatta menyebutkan rencana amandemen terbatas UUD 1945 dimungkinkan sesuai pasal 37. Meski demikian, ia menilai ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, mulai dari syarat prosedural hingga urgensi substansi.

"Dengan demikian harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan komprehensif, karena pasal UUD, adalah suatu kesatuan sistem, yang saling berkaitan. Mengubah satu pasal harus melihat kaitannya dengan pasal-pasal lain," kata Andi dalam keterangan tertulis, Rabu (13/10/2021).

Ia menerangkan, perubahan UUD yang selama ini dilakukan telah menjawab kritikan-kritikan terhadap UUD 1945 sebelum yang ada sekarang ini. Misalnya, tentang masa jabatan presiden dibatasi maksimal dua periode yang sebelumnya tidak diatur. Ada juga soal anggota lembaga perwakilan rakyat yang harus semuanya dipilih, sementara sebelumnya anggota lembaga perwakilan rakyat ada yang diangkat.

Selain itu, perubahan UUD juga meliputi soal penyelenggara pemilu harus independen, yang sebelumnya dilaksanakan oleh pemerintah. Lalu ada juga soal memperkuat otonomi daerah dalam kerangka NKRI.

"Perubahan itu tidak dilarang. Tetapi, tetap harus ada dasarnya. Sekarang ini saya tidak melihat ada urgensinya," ungkapnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR periode 2004-2007 tersebut menilai Pasal 37 sudah menutup semua celah yang ada. Meski demikian, ia menegaskan jika ingin ada perubahan maka harus dilakukan secara tertata dan harus menunjukkan apa yang mau diubah.

"Dan apa dasarnya, bukan karena feeling saja. Dasar logika itu kan prosedur formal. Tidak dilarang, dibuka kemungkinan-kemungkinan, tetapi masalahnya urgensinya apa," tanya Andi.

Menurutnya, tidak perlu amandemen UUD 1945 untuk mendukung PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) sebagai upaya pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Sebab, Andi menyebut bahwa PPHN dalam bentuk haluan pengelolaan dan penyelenggaraan negara sudah diatur dalam pasal-pasal UUD yang ada sekarang.

Ia menjelaskan PPHN dalam bentuk sistem perencanaan pembangunan juga sudah diatur dalam UU no. 25 tahun 2004, PPHN dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang dan menengah 2005-2025 pun sudah diatur dalam UU no. 17 tahun 2007. Sementara penjabaran PPHN dalam bentuk rencana tahunan sudah diatur dalam UU RAPBN setiap tahun.

"Sepertinya orang rindu dengan GBHN/PPHN, karena pada masa lalu hal ini sangat dipopulerkan dengan penataran P4 yang diwajibkan, sekalipun implementasinya ke Repelita dan APBN tetap selalu ada defiasi melalui kebijakan deregulasi saat itu," jelasnya.

Terkait UU sistem perencanaan pembangunan, Andi pun menilai bahwa UU pembangunan jangka panjang dan menengah serta UU APBN yang ada sekarang sudah cukup mewadahi keinginan untuk jaminan kesinambungan pembangunan.

Ia pun mengungkap sejumlah alasan dari pernyataannya, pertama bila kurang lengkap penyempurnaannya dapat dilakukan melalui undang-undang sehingga terhindar dari hiruk-pikuk politik yang tidak perlu. Kedua, dibahas oleh tiga pihak DPR, DPD, dan Presiden. Sementara dalam amandemen, lanjutnya, Presiden tidak ikut padahal yang bertanggungjawab untuk melaksanakan UU tersebut adalah Presiden.

Ketiga, undang-undang harus dipopulerkan supaya masyarakat umum sadar bahwa materi PPHN yang diimpikan masyarakat tersebut sudah ada dan terbuka untuk menyempurnakannya lewat perubahan Undang-Undang saja.

"Yang tidak kalah pentingnya sumpah Presiden dalam pasal 9 UUD 1945, yakni memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Tidak ada kalimat menjalankan Tap MPR," tegasnya.

Andi menyebutkan rencana amandemen UUD 1945 pastinya akan selalu menuai kritik. Padahal, UUD 1945 itu sudah merupakan haluan negara dan telah mengatur semua hal yang pokok.

Oleh karena itu, ia meminta wacana perubahan Pasal 37 UUD 1945 sebaiknya dikaji secara komprehensif dengan membuka ruang dialog bersama. Serta membuat tim penelaahan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, tidak sekadar tim kajian MPR saja.

"Kalau dianggap kesinambungan pembangunan tidak terencana karena GBHN tidak ada, ini tidak benar. Karena UUD itu adalah haluan negara," pungkasnya.

Andi pun menekankan ia tidak melihat urgensi untuk melakukan amandemen UUD 1945 saat ini. Menurutnya, penetapan pedoman pembangunan dalam sebuah negara memang suatu hal yang penting, akan tetapi konstitusi tidak mengatur hal-hal yang penting melainkan hal-hal yang pokok dan mendasar.

(prf/ega)