Ombudsman Puji Langkah Masif Polri Tangkapi Pinjol Ilegal

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 16 Okt 2021 15:26 WIB
Pinjam Online Abal-abal
Ilustrasi pinjol (Fauzan Kamil/detikcom)
Jakarta -

Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Mokhammad Najih mengatakan modus pinjaman online (pinjol) ilegal memeras nasabah dengan meneror dan mengancam adalah tindakan premanisme. Oleh sebab itu, Najih mendukung langkah polisi dalam menangkapi pelaku pinjol ilegal.

"Pinjol kan tindakan premanisme itu. Makanya memang tugas polisi harus menertibkan, tidak boleh dibiarkan. Kalau jelas-jelas ada kriminal, itu kan pinjol jelas-jelas kriminal, ada pemerasan, penipuan," kata Najih kepada wartawan, Sabtu (16/10/2021).

"Jadi menurut saya sudah benar langkah Polri. Masyarakat ini kan karena tidak mendapat informasi cukup, sehingga terjebak pada pola-pola seperti pinjol itu," imbuh Najih.

Najih meminta masyarakat yang menjadi korban pinjol ilegal tak segan bercerita kepada pihak lain yang dianggap paham dengan hukum. "Masyarakat ini kan sudah diajarkan untuk cepat tanggap, cepat berkomunikasi dengan pihak yang lebih tahu," ujar Najih.

Semisal, lanjut Najih, kepolisian yang memiliki satuan siber dan ekonomi khusus. Dia pun meminta polisi terus menangkapi para pelaku pinjol ilegal.

"Saya kira polisi sudah punya kesatuan siber dan satuan kejahatan ekonomi yang seharusnya terus melakukan kerja-kerja progresif dan responsif jika ada peristiwa seperti ini," tutur Najih.

Najih berharap polisi terus proaktif mengamati perkembangan di zaman digital yang berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan modus baru. Karena, lanjutnya mengutip teori kriminologi, setiap aktivitas yang sifatnya ekonomi berpotensi melahirkan tindak kriminal.

"Jadi perkembangan media sosial itu kan berpotensi melahirkan jenis-jenis kriminal baru sehingga satuan-satuan yang dibentuk, seperti cybercrime, satuan ekonomi khusus, itu harus proaktif untuk mempelajari, mendeteksi terjadinya kriminal di dalam aktivitas masyarakat," ucap Najih.

"Karena dalam teori kriminologi itu kan setiap aktivitas yang berdampak pada ekonomi berpotensi terjadi kriminal," pungkas Najih.

(hri/fjp)