Survei SMRC: 78% Responden Tolak Amandemen UUD 1945

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 16:57 WIB
Jakarta -

Lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei bertajuk 'Sikap Publik Nasional terhadap Amandemen UUD 1945'. Dalam survei tersebut didapatkan 78 persen masyarakat Indonesia tidak ingin ada amandemen UUD 1945.

Survei tersebut dilakukan pada 15-21 September 2021 lewat wawancara langsung secara tatap muka. Wawancara dilakukan kepada 1.200 responden dengan metode multistage random sampling (secara acak) dari seluruh populasi Indonesia dengan usia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 981 atau 80 persen. Survei memiliki margin of error sebesar kurang-lebih 3,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas melaporkan hasil survei terhadap 1.200 responden tersebut. Dia menyebut, berdasarkan survei itu, ditemukan mayoritas warga atau 66 persen responden menilai UUD 1945 adalah rumusan terbaik dan tidak boleh diubah atas alasan apa pun bagi Indonesia yang lebih baik, sedangkan 12 persen responden menilai bahwa walaupun UUD 1945 ada kekurangan karena buatan manusia tapi sejauh ini paling pas bagi kehidupan Indonesia.

"Sehingga total ada 78 persen, dua sikap ini menunjukkan bahwa publik tidak ingin ada perubahan atau amandemen pada UUD 1945 atau konstitusi Republik Indonesia," kata Sirojudin kepada wartawan, Jumat (15/10/2021).

Meski begitu, Sirojudin mengatakan dukungan atas amandemen datang dari minoritas warga atau 11 persen responden yang berpendapat beberapa pasal dari UUD 1945 perlu diubah atau dihapus. Sementara itu, kata dia, ada 4 persen yang menilai UUD 1945 sebagian besar harus diubah dan ada 7 persen yang menjawab tidak tahu.

Lebih lanjut, Sirojudin menyebut sikap publik yang tidak menghendaki adanya amandemen UUD ini terlihat dominan pada setiap massa pemilih partai maupun pemilih capres 2019. Demikian pula pada setiap lapisan demografi.

"Mayoritas warga pada setiap massa pemilih partai, massa pemilih capres 2019, yang puas maupun tidak puas dengan kinerja Presiden Jokowi, dan seluruh lapisan demografi tidak menghendaki perubahan pada UUD 1945," ujarnya.

(maa/gbr)