Setahun Omnibus Law, Aliansi Akademisi Minta MK Cabut UU Cipta Kerja

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 15 Okt 2021 13:25 WIB
Massa demo buruh mulai ramai memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi tersebut dilakukan menolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Foto ilustrasi Permintaan Omnnibus Law Dicabut: (Rifkianto Nugroho-detik)
Jakarta -

Aliansi Akademisi dari 119 kampus tetap menolak UU Cipta Kerja dan meminta UU itu untuk dicabut, salah satunya lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka juga mengajak seluruh akademisi lain untuk bersatu padu menolak UU tersebut.

"Mendesak pencabutan UU Omnibus Cipta Kerja, baik melalui PERPPU, UU ataupun melalui putusan MK dengan amar putusan yang mengabulkan permohonan uji formil dan materiil UU ini terhadap UUD," kata salah satu akademisi yang meneken petisi itu, Herdiansyah kepada wartawan, Jumat (15/11/2021).

Beberapa nama akademisi itu di antaranya dari UGM yaitu Zainal Arifin Mochtar, dari Unair Surabaya, Herlambang P Wiratraman (UGM), dari Universitas Andalas Padang, Feri Amsari dan dari Unpad Bandung, Prof Susi Dwi Harijanti. Juga dari STIH Jentera Jakarta, Bivitri Susanti, dari Unsyiah Aceh Saiful Mahdi, dan dari UNJ Jakarta, Robertus Robert dan Ubedilah Badrun.

"Menyatakan bahwa UU Omnibus Cipta Kerja adalah peraturan yang menimbulkan kekacauan dalam hirarki peraturan perundang-undangan dan cacat yuridis materiil dan formil sehingga layak untuk diabaikan rakyat," tuturnya.

Aliansi juga mengecam keberadaan UU Cipta Kerja yang tidak selaras dengan hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi. Tidak hanya itu, UU tersebut juga dinilai hanya menjadi instrumen untuk memfasilitasi praktik rente yang menguntungkan kepentingan elite.

"Memberikan penghargaan kepada pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dan DPR-RI sebagai rezim dan parlemen anti-rakyat dan anti-Pancasila karena telah menyetujui UU Omnibus Cipta Kerja," ujarnya.

Terakhir, Aliansi Akademisi juga mengajak civitas akademika di berbagai kampus untuk menggelorakan perlawanan terhadap UU Omnibus Cipta Kerja beserta seluruh aturan turunannya.

"Hingga produk UU anti rakyat tersebut dicabut," tuturnya.