Momen Ma'ruf Sapa Pedagang-Beri Uang Segepok di Pinggir Jalan Papua Barat

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Kamis, 14 Okt 2021 15:22 WIB


Ma'ruf Pimpin Rakor

Sebelum meninjau pedagang, Ma'ruf lebih dulu memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Adapun target awal pemerintah tahun ini adalah terhapusnya kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di wilayah Papua Barat, yakni Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

"Tantangan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan," kata Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).

Ma'ruf mengatakan program pertama yang dilakukan pemerintah adalah pemberian bantuan sembako. Serta BLT-Desa dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.

"Untuk program sembako, kita memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa)", ujarnya.

Ma'ruf juga meminta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program. Baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.

"Gubernur dan para bupati saya minta agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing," tambahnya.

Mengenai anggaran, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa anggaran dari APBN tahun 2021 melalui alokasi dana kementerian/lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Dana itu belum termasuk anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten.

"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama," tegasnya lagi.

Lebih lanjut, Ma'ruf juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dia mengatakan upaya perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan sistematis.

"Selain sinergi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan swasta, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan serta dukungan unsur media melalui pola kemitraan pembangunan yang berbasis kolaborasi," tutur dia.


(lir/tor)