.webp)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Manokwari, Papua Barat. Di sela-sela kunjungannya itu, Ma'ruf Amin menyapa pedagang di pinggir jalan yang berjualan pinang dan buah-buahan.
Berdasarkan video dari Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Kamis (14/10/2021), Ma'ruf beserta rombongan tampak berhenti di pinggir jalan. Di sepanjang Jalan Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat itu, tampak pondok pedagang yang berjualan pinang dan buah-buahan.
Ma'ruf kemudian berjalan ke salah satu pedagang. Dia lalu berbicara dengan pedagang wanita yang menggunakan baju hijau.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pedagang itu kemudian menyampaikan aspirasi kepada Ma'ruf Amin. Dia meminta agar dibuatkan bangunan yang layak agar nyaman dalam berjualan.
"Aspirasi kami untuk Bapak Wakil Presiden, hormat kami dan kami semua mama-mama pondok jualan yang ada di area perkantoran, permintaan yang mau kami sampaikan untuk Bapak Wakil sekaligus kepada Bapak Gubernur," kata salah pedagang wanita bernama Popi Masoka dari balik pondok dagangannya kepada Ma'ruf Amin.
"Sekiranya Bapak ada kebijakan untuk kami, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk membangun kami pondok jualan, tidak elite, tidak permanen, yang kami minta yang penting kami bisa duduk selaknya kami sebagai mama-mama jualan," lanjutnya.
Ma'ruf mendengarkan aspirasi yang disampaikan Popi itu. Ma'ruf kemudian berjalan mendekat ke barang dagangan Popi. Pedagang wanita itu pun memberikan penjelasan mengenai barang dagangannya kepada Ma'ruf.
"Ini alpukat mentega, Bapak," ujar Popi kepada Ma'ruf.
Setelah mendengar penjelasan dan aspirasi dari pedagang perempuan itu, Ma'ruf pun memberikan segepok uang Rp 100 ribuan. Uang itu sebagai bantuan untuk para pedagang yang berjualan di lokasi.
"Ini Mama, ini Mama, bagi-bagi ya," kata Ma'ruf sambil memberikan uang kepada pedagang.
Menerima uang dari Ma'ruf Amin, Popi pun mengucapkan terima kasih.
"Bapak semuanya, saya ucapkan terima kasih, uangnya saya terima dari Bapak Wakil Presiden," tuturnya.
 Ma'ruf Amin mengunjungi pedagang di Papua Barat. (Foto: dok. Setwapres) |
Simak arahan Ma'ruf soal penanggulangan kemiskinan ekstrem pada halaman berikutnya.
Ma'ruf Pimpin Rakor
Sebelum meninjau pedagang, Ma'ruf lebih dulu memimpin rapat koordinasi (rakor) percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem tahun 2021. Adapun target awal pemerintah tahun ini adalah terhapusnya kemiskinan ekstrem di lima kabupaten prioritas di wilayah Papua Barat, yakni Kabupaten Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Tambraw, Maybrat, dan Manokwari Selatan.
"Tantangan yang kita hadapi adalah keterbatasan waktu tahun 2021 yang tinggal kurang dari tiga bulan," kata Ma'ruf Amin saat memimpin Rapat Koordinasi di Gedung PKK, Kompleks Kantor Gubernur Papua Barat, Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai, Manokwari, Papua Barat, Kamis (14/10/2021).
Ma'ruf mengatakan program pertama yang dilakukan pemerintah adalah pemberian bantuan sembako. Serta BLT-Desa dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran 2021 kepada kabupaten-kabupaten prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem di Papua Barat.
"Untuk program sembako, kita memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai daftar rumah tangga penerima bantuan sosial yang dikelola Kementerian Sosial, serta daftar nama yang digunakan Kementerian Desa untuk menyalurkan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa)", ujarnya.
Ma'ruf juga meminta Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dan seluruh bupati di wilayah prioritas Papua Barat bekerja keras memastikan seluruh rumah tangga miskin ekstrem di wilayah masing-masing mendapatkan seluruh program. Baik program untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat maupun program pemberdayaan masyarakat.
"Gubernur dan para bupati saya minta agar juga memperkuat perencanaan dan penganggaran program pengurangan kemiskinan ekstrem dalam APBD masing-masing, khususnya yang terkait dengan karakteristik masyarakat di wilayah masing-masing," tambahnya.
Mengenai anggaran, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa anggaran dari APBN tahun 2021 melalui alokasi dana kementerian/lembaga untuk mendukung penanggulangan kemiskinan baik anggaran untuk perlindungan sosial maupun anggaran untuk pemberdayaan kelompok miskin ekstrem jumlahnya mencapai lebih dari Rp 500 triliun. Dana itu belum termasuk anggaran program penanggulangan yang didanai oleh APBD provinsi dan kabupaten.
"Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem, anggaran bukanlah isu utama," tegasnya lagi.
Lebih lanjut, Ma'ruf juga mengingatkan bahwa penyelesaian masalah kesejahteraan Papua Barat tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Dia mengatakan upaya perbaikan harus dilakukan secara bertahap dan sistematis.
"Selain sinergi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, percepatan pembangunan di wilayah Papua tidak akan berhasil tanpa dukungan swasta, akademisi, tokoh adat dan tokoh agama, perwakilan pemuda, dan perwakilan perempuan serta dukungan unsur media melalui pola kemitraan pembangunan yang berbasis kolaborasi," tutur dia.
