Basarah Uraikan Peran Tokoh Kristen dalam Sejarah Kemerdekaan RI

Yudistira Imandiar - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 23:02 WIB
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menguraikan kontribusi umat kristiani dalam sejarah perjuangan bangsa. Ia menyebut tokoh kristiani juga punya andil dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Hal itu disampaikan Basarah saat menjadi pemateri dalam acara Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (13/10/2021).

"Indonesia merdeka tidak datang tiba-tiba dari langit, melainkan hasil perjuangan darah, keringat dan air mata para pendiri bangsa, termasuk tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Kristen dan tokoh-tokoh agama yang lainnya. Sehingga, negara Indonesia merdeka adalah negara semua untuk semua dan satu untuk semua. Tidak ada tirani mayoritas terhadap minoritas. Bahkan, sebelum proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, para pendiri bangsa juga telah memikirkan apa dasar negara yang cocok bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Maka disepakatilah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara," ulas Basarah.

Pancasila, tegas Basarah, adalah pemersatu bangsa. Sebelum disepakati sebagai dasar dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila berjalan dinamis. Dimulai dari sidang Resmi BPUPKI pada Mei - Juni tahun 1945, Panitia 9 tanggal 22 Juni tahun 1945 yang melahirkan Piagam Jakarta hingga fase pengesahan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 dalam sidang resmi PPKI.

Pada saat Pancasila akan disahkan dalam sidang resmi PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, tutur Basarah, terdapat keberatan dari tokoh tokoh Kristen dari kawasan Indonesia timur. Alasannya adalah keberadaan 7 kata dalam Piagam Jakarta yang berbunyi "Ketuhanan Dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya". Ada pendapat jika tujuh kata tersebut disahkan menjadi konstitusi negara, maka wilayah yang penduduknya bukan beragama Islam tidak akan ikut dalam perahu kemerdekaan Indonesia dan negara Republik Indonesia yang baru satu hari diproklamasikan kemerdekaannya terancam pecah.

Keberatan tokoh-tokoh Kristen tersebut, lanjut Basarah, diakomodasi Bung Hatta yang akhirnya pada 18 Agustus tahun 1945 sebelum sidang PPKI mengambil inisiatif menemui tokoh tokoh Islam agar bersedia merubah tujuh kata dalam Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Para alim ulama pendiri bangsa Indonesia pun setuju perubahan tersebut karena mereka juga terbukti mencintai dan ingin menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu, Indonesia berdiri sebagai negara nasional religius dengan Pancasila sebagai dasar negara. Basarah memaparkan negara hukum Pancasila menjamin hak tiap tiap warga negara baik di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Begitu juga pelaksanaan agama dan kepercayaan dijamin oleh konstitusi.

"Oleh karena itu, konstruksi negara hukum Pancasila tidak mengenal diskriminasi baik atas nama suku, agama, ras dan antar golongan. Hanya dalam bingkai negara hukum Pancasila, seorang I Made Rian Diana Kartika, seorang Hindu Bali bisa duduk menjadi Ketua DPRD Malang, yang mayoritas penduduknya beragama Islam," sebut Basarah.

"Inilah warisan seperangkat nilai dan aturan bernegara yang telah diwariskan para pendiri bangsa kepada kita semua. Marilah kita teladani dan amalkan ajaran pendiri bangsa dengan mewarisi api perjuangan nya. Marilah kita jaga, rawat dan amalkan Pancasila," imbuhnya.

(ega/ega)