Bamsoet: Kita Tak Ingin Ada Penumpang Gelap dalam Amandemen Terbatas

Jihaan Khoirunnisaa - detikNews
Senin, 11 Okt 2021 23:55 WIB
Akses Pendidikan Tinggi di RI Rendah, Universitas Terbuka Solusinya?
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pokok-pokok haluan negara (PPHN) merupakan pekerjaan yang harus dituntaskan oleh MPR. Menurutnya, PPHN merupakan rekomendasi dari MPR Periode 2014-2019 dan juga telah dibahas oleh MPR periode sebelumnya. Hal ini yang mendorong MPR untuk terus menggelar diskusi guna membahas PPHN

"Entah nanti hasilnya dituangkan dalam undang-undang, Ketetapan MPR, atau dalam konstitusi," ujarnya dalam keterangannya, Senin (11/10/2021).

Dalam Focus Group Discussion (FGD) "Pokok-Pokok Haluan Negara" yang digelar di Media Center, Lobby Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Bamsoet menjelaskan saat ini adalah momentum yang tepat untuk merenungkan bagaimana masa depan bangsa Indonesia.

"Tema FGD kali ini sangat tepat selain untuk merenungkan masa depan juga untuk mengevaluasi perjalanan bangsa. Apakah UUD hasil amandemen yang sudah ada telah berjalan dengan baik atau ada titik-titik lemah sehingga perlu dilakukan evaluasi," terangnya.

Diungkapkan Bamsoet, kehadiran PPHN tidak lantas melemahkan sistem presidensial. Menurutnya, PPHN justru disesuaikan dengan ciri khas sistem presidensial pada umumnya. Selain itu, haluan negara ini telah dilakukan berbagai kajian yang panjang sehingga arah pembangunan bangsa menjadi lebih jelas.

Bamsoet menyebut terdapat pro dan kontra terhadap rencana menghidupkan haluan negara. Kendati demikian, ia berharap ada kesepahaman dari semua pihak sehingga Indonesia bisa mendapatkan gambaran tentang masa depan bangsa lewat pembangunan yang lebih terarah.

Ia tak menampik bahwa rencana menghidupkan kembali haluan negara lewat amandemen terbatas memunculkan isu-isu seperti adanya keinginan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi 3 periode. "Muncul tudingan-tudingan seperti itu. Padahal kita tegas dan tidak ingin ada penumpang gelap bila dilakukan amandemen terbatas," tuturnya.

Sementara itu, Pendiri Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Abdul Latief mengaku setuju dengan rencana pokok-pokok haluan negara, karena membuat pembangunan lebih terarah. "Biasakan hidup terencana. Salah besar kalau tak setuju dengan adanya rencana pembangunan," paparnya.

Di sisi lain, Guru Besar IPB University, Prof. Didin S. Damanhuri, SE., MS., DEA menyebut haluan negara merupakan upaya merumuskan kembali tujuan pembangunan. Lebih lanjut ia pun menjabarkan negara mana saja yang memiliki haluan negara dan mana yang tidak memiliki haluan negara.

"Korea Selatan dan Jepang memiliki haluan negara," pungkasnya.

(prf/ega)