Anggota Komisi I Fraksi PDIP TB Hasanuddin buka suara terhadap pernyataan Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, yang menyatakan TNI tidak lagi bersatu dengan rakyat. Hasanuddin menilai apa yang disampaikan Agus seperti militer di negara demokrasi liberal.
"Ketika saya membaca narasi, kemudian mendengarkan videonya, apa yang disampaikan senior saya Pak Agus, kebetulan juga Gubernur Lemhannas, saya gagal paham. Karena apa yang disampaikan oleh beliau itu seperti militer di negara demokrasi liberal. Artinya, tentara itu dibentuk sebagai kekuatan politik. Kemudian di situ bahkan tidak ada istilah militer pejuang, kalau perlu tentara itu adalah tentara bayaran," kata Hasanuddin dalam siaran di akun YouTube Kanal Anak Bangsa, Rabu (13/10/2021). Dia mempersilakan detikcom mengutip pertanyaannya di akun tersebut.
Hasanuddin mengatakan justru awal pembentukan TNI diisi oleh rakyat. Dia menyebut siapa pun rakyat yang ingin menjaga kedaulatan bisa bergabung ke TNI kala itu, sehingga TNI dan rakyat tidak bisa dipisahkan.
"Kalau kita sejak pembentukan negara ini, itu kan tahun '45, ketika negara dibentuk, kita belum ada militer. Agustus baru kemudian dibentuk Badan Keamanan Rakyat itu bulan Oktober, yang direkrut rakyat, laskar-laskar rakyat yang ingin berjuang mempertahankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat dengan militer dan tentara tidak bisa dipisahkan seperti air dengan ikan," ujarnya.
"Sehingga lahirlah ke sini ini, itu yang namanya filosofi Indonesia tentang perang, perang bagi bangsa Indonesia itu adalah merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari demi menjaga perdamaian. Artinya, Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Itu dimaknai seperti itu," lanjut Hasanuddin.
Hasanuddin menyebut, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 masih tertulis TNI merupakan tentara rakyat, seperti apa yang disampaikan Jenderal Sudirman.
"Jadi bahwa perang itu Indonesia cinta perdamaian, tapi lebih cinta kemerdekaan dalam arti menjaga kedaulatan. Lalu dari situ turunlah doktrinnya bahwa defensif aktif, kita menyiapkan tentara yang berasal dari rakyat tidak boleh ekspansi. Tapi hanya bertahan setiap jengkal tanah sampai titik darah penghabisan seperti yang disampaikan oleh Panglima Besar Sudirman, sehingga sampai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 bahwa ciri-ciri dari TNI itu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara profesional dan tentara nasional," tuturnya.
Penjelasan Gubernur Lemhannas
Gubernur Lemhannas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo buka suara perihal pernyataannya mengenai rakyat milik presiden dan tidak berlakunya lagi narasi TNI bersatu dengan rakyat yang viral di media sosial. Apa katanya?
"Itu saya sarankan itu sudah banyak itu dibahas, tetapi saya rasa untuk bisa mengambil rujukan yang tepat dan semuanya tidak bisa dihindari oleh kelompok masyarakat maupun siapa pun," kata Agus di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/10/2021).
Agus tak menjelaskan apa maksud pernyataannya itu. Dia hanya mengajak semua pihak kembali kepada konstitusi.
"Mari kita kembali kepada konstitusi karena semua yang ada di negara ini pengaturannya, tata kelola pemerintahan, tata kelola masyarakat itu semua bersumber dan merujuk pada konstitusi dan konstitusi itu tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibantah," papar dia.
"Mari kita kembalikan itu kepada konstitusi sebagai rujukan," imbuh Agus
Berikut perbincangan keduanya yang dikutip dari channel YouTube Najwa Shihab:
Simak juga 'Momen Jokowi-Prabowo Naik Jip saat Upacara Penetapan Pasukan Komcad':
(eva/tor)