4 Tahun Anies Jadi Gubernur DKI, PDIP Kritik Tak Ada Action Atasi Banjir

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 13:59 WIB
Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: Dok. istimewa)
Jakarta -

Anies Baswedan bakal memasuki tahun kelima sebagai Gubernur DKI Jakarta. Fraksi PDIP DPRD DKI mengkritik tak ada eksekusi yang dilakukan Anies untuk penanganan banjir.

"Catatan lama sudah ada, toh sampai hari ini nggak ada tindak lanjut. Yang signifikan tahun ini adalah alokasi anggaran dari PEN untuk pembangunan drainase vertikal sekitar Rp 400 miliar. Ini alokasi anggaran tahun lalu tapi pelaksanaan tahun ini. Sekarang sudah hampir selesai mungkin," ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, kepada wartawan, Rabu (13/10/2021).

Gembong menyebut pembuatan drainase vertikal di Jakarta banyak yang tidak sesuai tempat. Adapun kawasan dataran rendah yang digali 2 meter sudah muncul air. Jadi, menurut Gembong, pembangunan drainase vertikal itu tidak maksimal.

Catatan PDIP berikutnya soal program naturalisasi sungai. Gembong mengatakan gerebek lumpur tidak bisa disebut sebagai program unggulan untuk penanganan banjir.

"Gerebek lumpur ini kan dianggap program naturalisasi, kalau itu dianggap program naturalisasi lalu kerja (Dinas) SDA apa selama ini? Artinya, gerebek lumpur kan pekerjaan rutin SDA. Bukan program unggulan. Kalau program pengentasan banjir dalam konteks naturalisasi, ini hanya memutar kata, bukan menyelesaikan masalah. Jadi persoalan banjir dijawab dengan kata. Katanya naturalisasi, action-nya gerebek lumpur. Artinya itu nggak akan menuntaskan persoalan sebenarnya," kata Gembong.

Gembong kemudian menyoroti lagi soal drainase vertikal itu. Menurutnya, drainase vertikal atau sumur resapan bukan jawaban untuk banjir tahunan di Jakarta.

"Drainase vertikal hanya menjawab ketika Jakarta gerimis. Ketika sudah banjir, banjir ini kan banyak faktor misal kiriman hulu. Kemudian banjir akibat hujan lokal, banjir akibat rob, kalau ketiganya bergabung jadi satu, apakah drainase vertikal menjawab itu? Pasti tidak," ucap Gembong.

"Yang menjawab itu apa? Ya melebarkan sungai. Tapi sampai tahun keempat ini kan Pak Anies tak mau melakukan itu karena Pak Anies sudah kadung janji tak mau melakukan penggusuran akibat pelebaran sungai," imbuhnya.

Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyebut seharusnya Anies melakukan penataan warga di bantaran sungai. Setelah itu, menyiapkan hunian layak di rusun sewa.

Kritik Rumah DP Rp 0

Gembong juga mengkritik program Anies rumah DP Rp 0 yang sampai saat ini belum jelas. Dia menyebut program itu tidak berpihak ke warga miskin.

"Itu peruntukan menengah ke atas karena penghasilan Rp 14 juta. Apakah ada warga bantaran sungai punya penghasilan sebesar itu? Maka untuk menjawab perumahan yang digadang Pak Anies keberpihakan pada rakyat miskin, itu tidak menjawab dengan rumah DP Rp 0 itu," kata Gembong.

Meski demikian, Gembong mengapresiasi Anies yang menyatakan akan menuntaskan tanggung jawabnya di sisa masa jabatan. Namun dia mengkritik Anies tidak pernah melakukan eksekusi.

"Itu kita apresiasi. Cara untuk menuntaskan itu gimana? Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, kenapa? Karena eksekusi tak pernah dilakukan. Jadi mengatasi persoalan banjir tak bisa dilakukan dengan narasi, harus ada eksekusi. Persoalannya 4 tahun kan nggak melakukan eksekusi apa-apa kecuali pekerjaan rutin. Pekerjaan rutinya misalnya gerebek lumpur, tanam pohon di pinggir kali, itu dianggap program naturalisasi. Kan nggak juga," kata Gembong.