Ini Duduk Perkara Penyerobotan Asrama TNI AU di Malang

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 13:06 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi pengadilan. (Ari Saputra/detikcom)

Tanah yang dimaksud berada di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 19-12 Kota Malang seluas 1.404 meter persegi. Aset itu sudah terdaftar di Inventaris Kekayaan Negara Refister Nomor 50603012.

"Tapi tahu-tahu, September 2012 terbit SHM atas nama pribadi. Dia lapor ke polisi sertipikatnya hilang," tutur Prim.

Anehnya, sebulan setelah keluar SHM, aset itu kemudian dijual dengan harga Rp 7,7 miliar. TNI AU kaget dan mengajukan upaya hukum ke pengadilan.

"Lho apa pada waktu menerbitkan sertipikat itu tidak dilakukan pengukuran? Kalau dilakukan pengukuran mengapa warga di sekitar asrama TNI AU tidak tahu? sehingga terbit sertipikat pengganti yang berdasarkan laporan kepolisian?" kata Prim bingung dengan hal tersebut.

Akhirnya kasus itu sampai hingga meja Prim dan TNI AU dimenangkan. Prim menyatakan putusan itu memberikan perlindungan terhadap aset negara dari perilaku spekulan tanah dengan memanfaatkan kelemahan birokrasi tanah dan penegak hukum.

"Untung dibatalkan. Itu ada oknum yang bermain, orang dalam TNI AU, pensiunan. Bermain dengan BPN dengan orang yang lapor polisi yang ngaku kehilangan tadi," kata Prim menirukan ucapan koleganya yang sesama hakim yang tinggal di Malang.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menyatakan di Rawamangun, tanah milik Pertamina juga hendak digasak. Ada juga tanah Kedubes menjadi sasaran mafia tanah.

"Ada sebuah kedutaan di Jakarta tanahnya digugat dan dimainkan mafia tanah. Kalau dia menang atas kedutaan asing, apa kata investor? Tanah negara asing saja bisa kalah dengan mafia tanah," cerita Sofyan.


(asp/aud)