.webp)
Setelah diberhentikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Menteri Sekretaris Negara pada 2007, Prof Yusril Ihza Mahendra mengaku pernah ditawari menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga pernah ditawari menjadi Duta Besar di Malaysia dan Menteri Dalam Negeri untuk menggantikan Letjen (Purn) M. Ma'ruf, yang sakit permanen akibat stroke.
"Kalau tak salah ada empat kali Pak SBY ngomong-ngomong agar saya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Dia mengharapkan saya pada posisi yang senior, setara dengan kita-kita ini (memimpin lembaga negara)," ungkap Yusril Ihza Mahendra dalam program Blak-blakan di detikcom, Rabu (13/10/2021).
Tapi dia menolak tawaran tersebut. Yusril, yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM serta Sekretaris Negara, merasa tak boleh menjadi hakim. Alasannya, selain memang tidak tertarik, ia menyadari punya kelemahan dalam, yakni merasa mudah kasihan kepada orang lain.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau di MK nanti pemohonnya sampai nangis-nangis, karena saya kasihan ya udah saya kabulkan aja kan celaka itu. Bisa jadi geger, ha-ha-ha...," tuturnya.
Untuk meyakinkan bahwa kursi Ketua MK dapat diraih Yusril, lanjutnya, SBY menghitung dari sembilan hakim, masing-masing tiga calon dari pemerintah, MA, dan DPR, yang lulus kelak kalau divoting kemungkinan akan meraih lima suara. "Kan dari pemerintah sudah tiga, yang dua lagi tinggal minta tolong kepada DPR dan MA," kata Yusril mengulang pernyataan SBY dalam suasana canda.
Selain menjadi Ketua MK, Yusril mengaku SBY pernah menawarinya menjadi Duta Besar RI untuk Malaysia. "Saya berterima kasih, tapi menyatakan tak berminat," ujarnya.
Ketika Menteri Dalam Negeri Letjen TNI (Purn) Mohammad Ma'ruf sakit permanen akibat stroke pada Agustus 2007, Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah menawari posisi tersebut kepada Yusril. Kali ini dia kembali menolak.
"Hah, saya kan sudah diberhentikan Pak SBY (sebagai Menteri Sekretaris Negara) masak mau ditarik lagi masuk kabinet? Saya kalau sudah diberhentikan ya saya nggak mau, Pak Jusuf (Kalla)," tolak Yusril.
Akhirnya posisi tersebut diisi oleh Letjen (TNI) Purn Mardiyanto, yang kala itu menjadi Gubernur Jawa Tengah.
(jat/jat)
