Bisakah Saya Pidanakan Perusahaan Berbarengan dengan Gugatan ke PHI?

Andi Saputra - detikNews
Rabu, 13 Okt 2021 08:48 WIB
patung dewi keadilan, Dewi Themis yang menjadi simbol keadilan
Foto ilustrasi hukum. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Saat terjadi sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, biasa diselesaikan secara pidana atau perdata dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Namun bisakah buruh memidanakan perusahaan di saat pekerja sedang menggugat ke PHI?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Saya kerja di PT M beralamat di Kawasan Industri Candi Semarang sejak tahun 2017 hingga 2021. Hubungan kerja selesai karena PKWT.

Saya menggugat hak yg belum diberikan dari perusahaan. Sudah melalui perundingan bipartit gagal sepakat, perundingan tripartit dengan mediator gagal sepakat,dan keluarlah anjuran dari Disnaker. Dari anjuran suruh menjawab dalam 10 hari. Jika sepakat kasus ditutup.

Saya antisipasi kalau tidak sepakat maka selain ke PHI mau gugat pidana ketenagakerjaannya.

Pertanyaan:
1. Dapatkah gugatan PHI berbarengan dengan gugatan pidana ketenagakerjaan
2. Relevankah pasal pidana kejahatan dan pelanggaran ketenagakerjaan berikut untuk menjerat pengusaha
Pasal 185 (1) jo pasal 88A (1) Pasal 188 (1) jo pasal 108 (1), pasal 111(3), pasal 114 UU Nomor 11 tahun 2020.

Terimakasih
BN
Semarang

Jawaban:

Suatu Perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);

Dalam perselisihan hubungan terdapat beberapa jenis perselisihan sebagaimana Pasal 2 UU PPHI menyebutkan, ada 4 jenis Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Berkenaan dengan Perselisihan Hak sebagaimana pasal 1 angka 2 Perselisihan yang timbul karena tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama.

Dalam hal adanya suatu perselisihan hak dalam suatu hubungan industrial apakah dapat dilakukan upaya bersamaan, yakni gugat hubungan industrial dan lapor pidana ?

Jika mengacu pada hal berkenaan dengan pelanggaran hak yang ada pada suatu persoalan hak yakni Perselisihan Hak (tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama) berkenaan dengan persoalan pidana yang harus dibuktikan adanya suatu perbuatan materiil yang disebabkan oleh seseorang/badan hukum (persoon/rechtspersoon);

Dalam hal suatu perselisan berkenaan dengan adanya suatu perbuatan perselisihan hak (hak yg belum diberikan dari perusahaan) maka yang yang harus dipertegas berkenaan persoalan keperdataan/kepidanaan, sepanjang kontraktual hal yang banyak terjadi merupakan ranah perdata atau dalam hal ini hubungan industrial (pemutusan hak), namun jika ditemukan alat bukti yang cukup sebagaimana Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka dimungkinkan diajukan laporan pidana.

Dalam upaya perdata yakni perselisihan hubungan industrial adanyan kewajiban sebagaimana UU PPHI Pasal 3 ayat 1, Pasal 4 dan Pasal 5 diharapkan dapat diselesaikan melalui perundingan bipartit, Dalam hal perundingan bipartit gagal, maka penyelesaian dilakukan melalui mekanisme mediasi atau konsiliasi. Bila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat dimintakan untuk diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan demikian dalam proses penyelesaian hubungan industrial ada tahapan-tahapan yang harus diupayakan dan diselesaikan sebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial.

Menurut SEMA Nomor 7 Tahun 2012, dalam perkara-perkara PHI yang alasan PHK-nya masih dalam pemeriksaan pengadilan pidana, maka perkara PHI tersebut harus ditunda sampai adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Relevankah pasal pidana kejahatan dan pelanggaran ketenagakerjaan berikut untuk menjerat pengusaha Pasal 185 (1) jo pasal 88A (1), Pasal 188 (1) jo pasal 108 (1), pasal 111(3), Pasal 114 UU Nomor 11 tahun 2020?

Dalam hal pemberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan merata di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui kemudahan dan perlindungan UMKM, peningkatan ekosistem investasi kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja kemudian investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja tidak lain didalamnya adanya pekerja Jaminan Hak Pekerja Atas Upah dan Pesangon oleh Perusahaan. Dalam Pengaturan Undang-undang tersebut mengatur berkenaan dengan sanksi administratif dan saksi pidana.

Kaitan adanya Kejahatan dan Pelanggaran dalam beberapa buku disebutkan Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana (hal. 106) menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang. Berkenaan mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancamkan pidana penjara.

Berkenaan dengan adanya suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, delik yang diatur adalah delik aduan yakni delik yang hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau telah menjadi korban. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan.

Pengaturan dalam UU Cipta Kerja mengatur adanya sanksi administratif, pelanggaran dan adanya sanksi pidana bagi para pelaku/pelanggar aturan tersebut.

Berkenaan dengan adanya suatu laporan tentu adanya suatu perbuatan dan pembuktian pada saat melakukan pelaporan tersebut, sepanjang dapat membuktikan laporannya, maka aparat penegak hukum dapat menerima dan memproses suatu laporan, tinggal bagaimana diterapkan suatu aturan tersebut dihubungkan dengan alat bukti yang ada.

Terhadap adanya suatu laporan pidana pidana kejahatan dan pelanggaran ketenagakerjaan berikut untuk menjerat pengusaha Pasal 185 (1) jo. Pasal 88A ayat (1), Pasal 188 (1) jo. Pasal 108 (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114 UU No. 11 tahun 2020 tersebut, aparat penegak hukum akan memeriksa mana yang masuk kategori penjatuhan sanksi administratif, apakah hanya berupa pelanggaran sebagaimana dari uraian di atas terhadap pelanggaran tidak dikenakan penjara. Namun berkenaan dengan pidana kejahatan dapat secara kumulatif dikenakan yakni pidana penjara dan pidana denda.

Demikian jawaban dari kami.
Terima kasih, semoga permasalahan Anda segera bisa selesai.

Tim pengasuh detik's Advocate

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

Lihat juga Video: KSPN Jateng soal Berdirinya Partai Buruh: Kami Tak Tertarik Masuk Parpol

[Gambas:Video 20detik]




(asp/zap)