Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tidak mempermasalahkan Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro jadi ketua tim panitia seleksi (pansel) calon anggota KPU. Dasco menyebut Juri berpengalaman.
"Pak Juri itu justru berpengalaman di KPU sehingga bagi kami tak ada masalah jika kemudian Pak Juri jadi tim seleksi KPU," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/10/2021).
Lagi pula, menurut Dasco, seleksi dilakukan bukan oleh Juri. Tapi ada juga anggota pansel lain yang ikut menyeleksi calon anggota KPU-Bawaslu.
"Karena kan tim seleksi bukan Pak Juri sendiri, itu kan ada beberapa yang kemudian bersama-sama, tentunya pengalaman dari Pak Juri itu bisa menjadi bekal memilih calon baik KPU dan Bawaslu yang tepat di samping aspek lain nanti akan dilengkapi oleh anggota lain di bawah Pak Juri," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretariat Negara (Setneg) menepis anggapan bahwa komposisi susunan tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu tidak sesuai dengan undang-undang. Setneg menyatakan hanya ada tiga perwakilan pemerintah di tim tersebut.
"Kami kira semuanya masih sesuai dengan aturan dan UU yang berlaku. Perwakilan pemerintah hanya tiga orang di sana, yakni Kementerian Hukum dan HAM, KSP, dan Kemendagri," kata Stafsus Mensesneg Faldo Maldini kepada wartawan, Selasa (12/10/2021).
"Semuanya bekerja dengan kapasitas, track record, dan profesionalisme masing-masing. Integritas mereka teruji dan keilmuannya juga kuat semua," sambung Faldo.
Faldo lantas menjelaskan keberadaan Poengky Indarty di tim seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu. Menurut Faldo, Poengky merupakan perwakilan tokoh masyarakat.
"Mengenai Ibu Poengky Indarty, beliau adalah seorang aktivis dan praktisi hukum mumpuni, yang merupakan perwakilan tokoh masyarakat di Kompolnas. Di Kompolnas kan ada perwakilan polisi, ada perwakilan pemerintah, yaitu beberapa menteri, dan ada perwakilan masyarakat. Ibu Poengky adalah perwakilan masyarakat di sana. Persis seperti tim seleksi ini," ujar Faldo.
(eva/gbr)
