Ketua MUI Buru Selatan, Maluku, menikahkan putrinya yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merasa prihatin akan pernikahan anak itu.
"KPAI menyampaikan keprihatinan terkait masih terjadinya praktik-praktik pernikahan anak, karena pernikahan anak sesungguhnya bukan didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak," ujar komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangannya, Selasa (12/10/2021).
Retno menyebut perkawinan anak berpotensi kuat melanggar hak-hak anak. Ada tiga poin yang disorot Retno.
Pertama, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak asasi anak karena membatasi pendidikan, kesehatan, penghasilan, keselamatan, kemampuan anak, dan membatasi status serta peran.
"Perkawinan usia anak akan memutuskannya dari akses pendidikan. Hal ini akan berdampak pada masa depannya yang suram, tidak memiliki keterampilan hidup dan kesulitan untuk mendapatkan taraf kehidupan yang lebih baik," kata Retno.
Kedua, perkawinan anak menjadikan anak kesulitan mendapatkan hak pendidikan, hak menikmati standar kesehatan tinggi, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi.
"Dari segi kesehatan pun dapat berdampak buruk karena mereka belum memiliki kesiapan organ tubuh untuk mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia anak akan mengganggu kesehatan bahkan dapat mengancam keselamatan jiwanya," tutur Retno.
Ketiga, perkawinan anak berisiko fatal bagi tubuh anak yang bisa berujung seperti kematian. Retno mengatakan tingginya angka kematian ibu dan anak di Indonesia sebagian besar disumbang oleh kelahiran di usia ibu yang masih remaja.
Hal tersebut dikarenakan secara fisik, organ tubuh dan organ reproduksi remaja belum tumbuh sempurna sehingga belum siap untuk hamil.
"Secara psikologis usia anak juga masih labil, belum siap untuk menjadi seorang ibu yang mengandung, menyusui, mengasuh dan merawat anaknya, karena ia sendiri masih butuh bimbingan dan arahan dari orang dewasa," tegas Retno.
Selengkapnya di halaman berikutnya
